Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Waktu pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia memang tepat tinggal sepekan lagi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengingatkan seluruh pejabat negara untuk menjauhi konflik kepentingan atau conflict of interest di tengah kondisi politik nasional yang kian panas jelang pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang.
"KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar menjauhi benturan kepentingan baik yang nyata, potensial atau akan dipersepsikan publik sebagai conflict of interest," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2).
Baca Juga:
Isi PANCA LAKU, Pesan Moral Teguran 15 Eks Pimpinan KPK Ingatkan Jokowi
Ghufron menjelaskan konflik kepentingan yang mungkin terjadi menjelang Pilpres 2024 adalah penyalahgunaan fasilitas negara yang disebutnya sebagai hulu dari praktik tindak korupsi pejabat negara.
"Penyalahgunaan kewenangan sebagai pejabat publik merupakan pelanggaran etika dan merupakan hulu dari tindak pidana korupsi," ujar pimpinan lembaga antirasuah itu.
Baca Juga:
Ikatan Alumni UKI Minta Jokowi Tetap Netral Selama Pemilu 2024
KPK, kata Ghufron, berkepentingan memastikan proses pemilihan pemimpin bangsa dan negara Indonesia terlaksana secara Jujur dan adil. Salah satunya dengan berupaya agar Pemilu 2024 terbebas dari praktik politik uang dan benturan kepentingan.
"KPK mengingatkan kepada seluruh pihak, baik pemerintah, penyelenggara dan peserta maupun pemilih agar melaksanakan pemilihan umum ini dengan asas jujur, adil dan berintegritas dengan menghindari politik uang maupun politik transaksional," tutup Komisioner KPK itu. (Pon)
Baca Juga:
