Pilkada 2018 Belum Berpihak Pada Polri

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 26 Maret 2018
Pilkada 2018 Belum Berpihak Pada Polri

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat TB Hasanuddin-Anton Charliyan. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai para jenderal polisi yang ikut pilkada 2018, baik menjadi gubernur maupun wakil gubernur tampaknya perlu bekerja lebih keras lagi untuk meraih simpati masyarakat pemilih.

"Elektabilitas para jenderal tersebut masih sangat rendah," ujar Neta kepada Merahputih.com, senin (26/3).

Padahal, para jenderal polisi tersebut sudah bekerja sangat keras untuk membangun citranya, mendekati masyarakat, menyampaikan program program kerjanya, melakukan aksi sosial dan kegiatan lainnya untuk meraih simpati masyarakat.
Tapi sepertinya, kerja keras itu belum menunjukkan aksi maksimal untuk mengangkat ektabilitas para jenderal polisi itu untuk memenangkan pilkada.

Ada tiga tantangan berat yang mengganjal para jenderal polisi untuk memenangkan pilkada. Pertama, pengaruh incumben masih sangat kuat sehingga ektabilitasnya sangat tinggi dan sangat sulit digoyahkan para jenderal polisi.

Kedua, persepsi masyarakat terhadap polisi masih negatif sehingga sangat sulit bagi para jenderal polisi yang ikut pilkada untuk mengubahnya demi meraih simpati pemilih. Ketiga, begitu terjadi benturan polisi dengan masyarakat, seperti kasus polisi bentrokan dengan ibu-ibu yang sedang zikir di Banggai, Sulawesi Tengah, ektabilitas jenderal polisi yang ikut pilkada langsung melorot.

"Meskipun peristiwa itu sangat jauh dari tempatnya bertarung pilkada," ucap Neta.

Ketiga hal ini, sambung Neta, menjadi kendala berat bagi para jenderal polisi untuk memenangkan pertarungan di pilkada. "Beratnya tantangan dan kendala ini membuat IPW memprediksi pilkada 2018 ternyata belum berpihak pada Polri," sambung Neta.

Meski demikian, para jenderal polisi tetap perlu bekerja keras untuk meningkatkan ektabilitasnya. Dengan demikian pilkada 2018 bisa dijadikan tolak ukur sejauh mana Polri dipercaya masyarakat.

"Bukankah selama ini Polri selalu mengatakan bahwa mereka sudah berubah dan berbagai survey yang dilakukan kepolisian selalu menyebutkan bahwa persepsi masyarakat terhadap Polri sudah semakin membaik," jelas Neta.

"Di pilkada 2018 ini semua itu diuji dan dibuktikan, dimana ada tiga jenderal polisi ikut pilkada gubernur dan ada tujuh pamen Polri ikut pilkada bupati," tutup Neta.

Catatan Merahputih.com, dalam kontestasi Pilkada 2018 ini terdapat tiga orang Jenderal Polisi yang maju sebagai calon kepala daerah. Ketiganya sudah dinyatakan lolos sebagai calon kepala daerah.

Ketiganya adalah Irjen Murad Ismail yang maju sebagai Calon Gubernur Maluku. Lalu ada nama Irjen Anton Charliyan. Anton maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat. Terakhir, ada nama Irjen Safaruddin yang maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur.

(ayp)

#Neta S Pane #IPW #Pilkada 2018
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
IPW mengapresiasi langkah tegas TNI-Polri. Masyarakat diminta untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
Indonesia
Mobil Brimob Pelindas Ojol Affan Kurniawan hingga Tewas Bergerak Ugal-ugalan dan ‘Tanpa Komando’, Pengamat: Ini Pidana Berat!
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, pengejaran oleh rantis Brimob hingga melindas pengemudi ojek online adalah pelanggaran prosedur.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Mobil Brimob Pelindas Ojol Affan Kurniawan hingga Tewas Bergerak Ugal-ugalan dan ‘Tanpa Komando’, Pengamat: Ini Pidana Berat!
Indonesia
Desak Presiden Prabowo Cabut Perpres 66/2025, IPW: Bertentangan dengan Aturan dan Isi UUD 1945
Menurut Ketua IPW Sugen Teguh, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Perpres adalah aturan yang berada di bawah UUD 45 dan UU sehingga Perpres harus mengacu pada Konstitusi atau UU sebagai alat kontrol atas kewenangan Presiden dalam membentuk Perpres.
Frengky Aruan - Senin, 26 Mei 2025
Desak Presiden Prabowo Cabut Perpres 66/2025, IPW: Bertentangan dengan Aturan dan Isi UUD 1945
Indonesia
Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral
Menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, publik menunggu bagaimana ending dari kasus pagar laut.
Frengky Aruan - Jumat, 25 April 2025
Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral
Indonesia
Penetapan Tersangka Dirut Jak TV Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Pers
Pengamat kepolisian melihat penetapan tersangka terhadap jurnalis Jak TV adalah tindakan tak tepat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
Penetapan Tersangka Dirut Jak TV Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Pers
Indonesia
Terkait Kasus Asusila dan Narkoba Eks Kapolres Ngada, IPW Beri Catatan untuk Polri
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyoroti kasus dugaan asusila dan narkoba oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.
Frengky Aruan - Jumat, 14 Maret 2025
Terkait Kasus Asusila dan Narkoba Eks Kapolres Ngada, IPW Beri Catatan untuk Polri
Indonesia
Kasus Pemerasan Penonton DWP oleh Oknum Polisi Masuk Pidana Korupsi, Ada Potensi TPPU
Menurut pengamat, pemerasan dalam jabatan ini bisa didalami modus, motif serta aliran dana kepada pihak lain lewat proses pemeriksaan pidana
Frengky Aruan - Senin, 06 Januari 2025
Kasus Pemerasan Penonton DWP oleh Oknum Polisi Masuk Pidana Korupsi, Ada Potensi TPPU
Indonesia
IPW Duga Polisi Sudah Pegang Bukti Awal Keterlibatan Budi Arie
Budi Arie adalah Ketua Tim Pencegahan daripada Keppres Nomor 21
Angga Yudha Pratama - Jumat, 20 Desember 2024
IPW Duga Polisi Sudah Pegang Bukti Awal Keterlibatan Budi Arie
Indonesia
Kapolri Diminta Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Perkara BBM Ilegal di NTT
Ipda Rudy Soik terlibat dalam pengungkapan kasus dugaan mafia BBM yang diduga melibatkan sejumlah pihak berpengaruh di NTT
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Oktober 2024
Kapolri Diminta Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Perkara BBM Ilegal di NTT
Indonesia
IPW Desak Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Pesawat MA60, Bisa Jadi Kado untuk Indonesia
Menurut IPW, kasus dugaan korupsi di tubuh Merpati Air ini layak ditindaklanjuti, sehingga citra Kejagung di mata masyarakat semakin positif.
Frengky Aruan - Jumat, 04 Oktober 2024
IPW Desak Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Pesawat MA60, Bisa Jadi Kado untuk Indonesia
Bagikan