Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).
Transparansi tersebut penting untuk menghentikan polemik soal 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dan dinonaktifkan.
"Dengan begitu kita bisa punya parameter yang sama untuk menakar kadar kebangsaan yang dimiliki para petinggi hingga pegawai rendahan di negeri ini," kata Sekretaris Umum PGI Jacky Manuputty dalam keterangan tertulis, Senin (31/5).
Baca Juga:
Jacky mengatakan, jika tidak ada keterbukaan dari KPK, TWK terkesan menjadi upaya penyematan stigma tertentu kepada pegawai yang tak lolos tersebut.
"Hal ini tidak hanya berdampak terhadap pegawai KPK itu sendiri, tetapi juga keluarganya," sesal Jacky.
Status ini akan menyematkan stigma yang secara merata dipikul oleh keluarga masing-masing orang.
"Yang mana sudah terjadi bagi keluarga salah satu staf yang dalam pertemuan dengan PGI mengisahkan bagaimana keluarganya terdampak persoalan ini," tuturnya.
Ia menegaskan, PGI menolak segala hal yang terkait radikalisme dan sektarianisme.
Namun, kata Jacky, perlu diwaspadai dan dikritisi, apabila isu-isu radikalisme dan sektarianisme menjadi alat untuk menyingkirkan individu atau kelompok tertentu.
"Sekalipun demikian, patut pula diwaspadai, dikritisi dan ditolak, bila radikalisme dan sektarianisme digunakan sebagai tongkat pemukul penguasa, pada level apa pun mereka mengelola kekuasaannya," kata Jacky.
Jacky menyatakan, PGI konsisten mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, korupsi dapat merusak kehidupan bangsa.
"Sekalipun demikian, upaya pemberantasan korupsi haruslah meminimalisasi sedapat mungkin potensi terjadinya ketidakadilan," ucapnya.
Baca Juga:
PGI pun mengambil sikap dengan menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk turut andil menangani permasalahan di KPK itu.
Hanya saja, sikap PGI tidak disambut baik sejumlah pihak. Malahan, organisasi itu menerima narasi dan tuduhan sebagai pendukung "kadrun" hingga "Taliban".
Jacky yakin, PGI telah menyikapi secara kritis kecenderungan pelemahan KPK yang mengemuka lewat konflik berjilid-jilid di KPK.
Dukungan terhadap KPK ini bahkan dilakukan dalam kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.
"Termasuk berbagai tokoh bangsa yang menginginkan KPK tetap teguh sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia," tutup Jacky. (Knu)
Baca Juga:
