Ganggu Kinerja KPK, Polemik TWK Mesti Dihentikan

MerahPutih.com - Polemik tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) diyakini kontraproduktif.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto menilai polemik tentang TWK para pegawai KPK harus segera diakhiri. Jika tidak, tentu dapat menganggu kinerja lembaga antirasuah itu.

Baca Juga

Ketum PGI: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Sudah Ditarget

"Dikhawatirkan KPK secara institusi malah terganggu akibat konflik yang akhirnya jadi persoalan internal," tutur dia kepada wartawan, Sabtu (29/5).

Menurut Satyo, KPK masih memiliki banyak pekerjaan rumah seperti menyelesaikan perkara pengadaan bansos wilayah Jabodetabek pada 2020.

"Ini KPK sudah terganggu. Korupsi bansos kita tahu sampai hari ini tidak ada tersangka baru," ungkap Satyo.

Menurut dia, pegawai yang tidak lulus TWK bisa berkarya di tempat lain. Tentunya dengan membawa semangat memberantas rasuah di tanah air.

"Kalau mereka (para pegawai KPK yang tidak lulus TWK) itu, kan, non-ASN, mereka bisa bekerja di institusi lain, di lembaga lain. Artinya dengan kapasitas mereka, mereka punya kewajiban moral mengingkatkan semangat pemberantasan korupsi di tempat lain," terang Satyo

Pengamat politik, Boni Hargens menjelaskan, persoalan paling penting yaitu membiarkan lembaga pimpinan Firli Bahuri itu fokus bekerja mengusut berbagai perkara korupsi.

"Hal yang lebih penting adalah bagaimana KPK terus bekerja profesional menangani banyak isu besar. Polemik TWK sudah selesailah," kata Boni.

Menurut Boni, pelaksanaan TWK menjadi polemik berkepanjangan karena ada kelompok yang tidak menerima hasil tes yang dilakukan oleh KPK tersebut.

Kelompok itu, kata dia, ialah pihak yang tidak lulus TWK. Kemudian memainkan narasi dan berpolemik dengan tidak mengakui tim asesor di dalam tes itu.

Jadi, yang membuat polemik ini berlanjut, kan, kelompok yang tidak menerima keputusan tim asesor. Padahal sudah jelas disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN), ini penilaian lintas sektor yang melibatkan banyak instansi.

"Para asesor juga orang-orang yang kompeten di bidangnya," tutur Boni.

Dia justru berharap pelaksanaan TWK yang dilakukan oleh KPK terhadap para pegawainya juga dilaksanakan di instansi-instansi lain.

"TWK bukan hanya untuk KPK tetapi untuk semua ASN. Pemerintah disarankan mempercepat TWK di instansi lain yang strategis," ujar Boni. (Knu)

Baca Juga

Eks Pimpinan KPK Sebut Penjagaan Ketat Aparat Tunjukkan Kualitas Nyali Firli Bahuri