Eks Pimpinan KPK Sebut Penjagaan Ketat Aparat Tunjukkan Kualitas Nyali Firli Bahuri

MerahPutih.com - Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai penjagaan ketat aparat TNI-Polri di depan Gedung KPK Jakarta, mempelihatkan kualitas nyali Ketua KPK Firli Bahuri.

Diketahui markas KPK tiba-tiba dijaga ketat oleh aparat gabungan dari TNI-Polri. Hal itu menyusul rencana aksi bertajuk 'Ruatan Rakyat Untuk KPK' yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, hari ini.

Baca Juga

KPK Klaim Tak Minta TNI Jaga Aksi 'Ruatan Rakyat Untuk KPK'

"Bungker dan tameng melalui penjagaan aparat keamanan yang berlebihan justru kian memperlihatkan kualitas nyala nyalimu serta hal itu tak akan pernah bisa melindungi diri dari kehancuran legitimasi," kata pria yang karib disapa BW ini dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5).

BW mempertanyakan ketakutan Pimpinan KPK terhadap unjuk rasa yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Padahal, kata dia, koalisi lah yang selama ini menjaga dan membesarkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Apakah ini pertanda nyalinya tak lagi menyala karena publik tak lagi percaya dan Pimpinan KPK tak bisa lagi dipercaya. Yang menegakkan marwah dan kehormatan KPK adalah ruh integritas dan profesionalitas tanpa batas yang terus menerus dijaga izzahnya," tegasnya.

BW pun menyeru kepada Pimpinan KPK untuk menghadapi para pengunjuk rasa guna menunjukkan kelas mereka dalam memimpin lembaga antirasuah.

"Publik mempertanyakan upaya pemberantasan, apakah sikap sok kuasa, angkuh, politiking dan sugaan terus menerus meninggikan kedunguan akal sehat bisa memberantas korupsi?" pungkasnya.

Aksi ini digelar untuk menyikapi pemecatan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Keputusan pemecatan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama antara KPK, Kemenpan RB, dan BKN dalam rapat yang digelar di Kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.

Situasi di Internal KPK diketahui juga tengah bergejolak. Pegawai KPK yang lolos TWK menolak dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021 mendatang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada 75 pegawai yang tak lolos TWK.

Mereka yang menolak dilantik justru mendapat ancaman dari internal KPK. Seperti halnya surat elektronik yang disampaikan oleh Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi, Eko Marjono.

Dalam surat itu, Eko meminta 1.274 pegawai KPK yang lulus TWK untuk mematuhi aturan. Mereka diminta untuk tetap mengikuti pelantikan pada 1 Juni 2021, apabila tidak mengikuti acara pelantikan maka dianggap gugur.

"Rekan-rekan yang hasil TWK memenuhi syarat agar mengikuti acara pelantikan pada tanggal 1 Juni 2021. Karena jika tidak ikut acara pelantikan maka dianggap gugur," demikian bunyi surat elektronik tersebut yang diterima awak media, Jumat (28/5). (Pon)

Baca Juga

Keributan soal TWK KPK Dinilai Terlambat