BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan

MerahPutih.com - Masyarakat dibuat heboh dengan mencuatnya dugaan skandal proyek ayam boneless senilai lebih dari Rp 100 miliar yang melibatkan BUMD PT Bandung Daya Sentosa (BDS).

Hal tersebut terungkap dalam acara Podcast Obrolan Waras yang dipandu mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto.

Yang membuat ramai, pasalnya Nama Bupati Bandung, Dadang Supriatna, disebut berulang kali sebagai tokoh sentral dalam proyek ayam boneless tersebut.

Dalam episode terbarunya, sejumlah vendor lokal yakni Faisal, Dedet, dan Vita mengungkap belum dibayarnya kewajiban oleh PT BDS atas proyek ketahanan pangan yang dijanjikan sebagai program prioritas Pemkab Bandung.

"Katanya dijamin langsung oleh bupati," ungkap Dedet, dalam Youtube, yang dikutip Senin (4/8).

Baca juga:

Kementan Klaim Indonesia Sudah Swasembada Daging dan Telur Ayam, Sapi Masih Impor

Salah satu vendor mengklaim belum menerima pembayaran hingga Rp 33 miliar selama delapan bulan terakhir. Total utang proyek yang belum terselesaikan disebut melebihi Rp 100 miliar.

Proyek ini melibatkan mitra swasta PT Cahaya Frozen Raya (CFR), yang menurut narasumber, belum membayar kepada PT BDS sebesar Rp 127,2 miliar. Akibatnya, PT BDS pun menunggak ke vendor senilai Rp 105,4 miliar.

Kuasa Hukum PT BDS, Rahmat Setiabudi, membantah keras keterlibatan Bupati Bandung maupun unsur Pemkab. Ia menegaskan, kerja sama itu murni antar perusahaan.

"Semua dokumen resmi kami miliki. Ini murni bisnis, bukan politik," ucapnya.

Namun, keraguan publik terus menguat, terutama karena posisi bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD memungkinkan adanya pengaruh besar, meskipun tak terlibat langsung.

Banyak pihak menilai, potensi konflik kepentingan dalam proyek ini tak bisa diabaikan, terutama menjelang Pilkada 2024.

Baca juga:

80.000 Kopdes Merah Putih Dibentuk, Wamendes Jamin Bukan untuk Matikan BUMDes

Podcast itu juga menyoroti kemungkinan proyek ini digunakan sebagai 'ladang setoran' politik. Bambang Widjojanto menekankan pentingnya audit publik dan keterbukaan informasi.

"Ini bukan semata-mata soal utang piutang, tapi menyangkut kepercayaan publik pada pengelolaan dana daerah," katanya.

Tak hanya Bupati Bandung, sejumlah nama pejabat dan tokoh politik juga turut disebut dalam podcast tersebut. Mereka antara lain Dadang Supriatna, Bupati Bandung yang kerap dianggap sebagai tokoh sentral dan penanggung jawab politik proyek BDS; Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI yang disebut sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Bandung.

Lalu Novi, Direktur Keuangan PT BDS yang bertanggung jawab atas alur pembayaran; serta Yanuar Budi Norman, Direktur Utama PT BDS yang disebut oleh para vendor sebagai pihak yang memberi perintah penandatanganan kontrak.

Selain itu, muncul pula nama Marlan Nirsyamsu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan internal, Yuri Andriyunawari selaku auditor, dan Oleh Sholeh yang turut terseret dalam narasi dugaan penyalahgunaan proyek ketahanan pangan tersebut.

Baca juga:

Gubernur Pramono Bantah Orang NU Dipermudah Masuk Kerja di BUMD

Bambang bahkan mengundang langsung Bupati Dadang Supriatna untuk hadir di episode selanjutnya guna memberikan klarifikasi di hadapan publik.

Kisruh ini kini menjadi sorotan warga Kabupaten Bandung yang menuntut transparansi dan keadilan. Para vendor berharap pembayaran segera diselesaikan, sementara publik menagih integritas pengelolaan BUMD yang bersih dari praktik politisasi dan konflik kepentingan.

"Jika tidak diaudit secara terbuka, proyek sebesar ini hanya akan menambah daftar panjang penyalahgunaan dana publik," tutup Bambang. (Asp)