Peternak Rakyat Segera Dapat Pasokan Jagung Impor

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 November 2023
Peternak Rakyat Segera Dapat Pasokan Jagung Impor

Proses bongkar muat 20 ribu ton jagung untuk pakan ternak di Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/11/2023). ANTARA/HO-Bapanas.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog mengimpor jagung pakan untuk memenuhi kebutuhan pakan peternak yang saat ini kesulitan mendapatkan bahan baku pakan jagung.

Dari total penugasan sebanyak 250 ribu ton, saat ini secara bertahap akan masuk sekitar 171 ribu ton yang akan digelontorkan ke para peternak di wilayah sentra seperti di Jawa Timur dan Lampung.

Baca Juga:

Impor Tidak Turunkan Harga Beras Karena Harus Lewat Singapura

Paling tidak, sebanyak 20.000 ton jagung yang merupakan bagian dari 171.000 masuk melalui Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/11).

Bapanas menyampaikan, jagung pakan impor segera didistribusikan kepada para peternak mandiri kecil sesuai verifikasi data yang diterima dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

"Sesuai data by name by address para peternak sudah kami koordinasikan dengan Kementerian Pertanian," ujar Kepala Bapanas RI Arief Prasetyo Adi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/11).

Menurut dia, masuknya jagung sebanyak 20 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan pakan bagi para peternak rakyat, terutama peternak broiler dan layer.

Kebijakan importasi jagung ini, Arief, merupakan bagian dari penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) untuk para peternak mandiri sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas 9 Oktober 2023 tentang Stabilisasi Harga Jagung dan Gula.

"Kebijakan ini secara terukur dilakukan, karena itu masuknya dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan harga jagung di tingkat petani tetap terjaga, pada saat yang sama para peternak juga tidak kesulitan mendapat pasokan jagung pakan," kata Arief.

Ia mengharapkan langkah ini berdampak positif terhadap harga daging ayam dan telur ayam di hilir sehingga terbangun keseimbangan di tiga aspek, yaitu harga wajar di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen.

Arief menegaskan, produksi dalam negeri tetap terus menjadi prioritas dalam menyerap jagung hasil petani.

Ia meminta infrastruktur Bulog seperti Corn Drying Center (CDC) disiapkan untuk menyerap hasil produk petani jagung.

"Nomor satu tetap mengoptimalkan produksi dalam negeri. Jadi pada saat panen raya jagung pada Maret mendatang, silo-silo pengering yang ada di Bulog bisa menyerap produksi petani dengan baik," ujarnya.

Baca Juga:

Menkopolhukam Ungkap Transaksi Impor 3,5 Ton Emas Batangan

#Peternakan #Kuota Impor #Ekonomi Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Peternak Ayam Gelar Aksi Mandi Jagung Menuntut Mentan Mundur, Harga Jagung Tembus Rp 7.000
Di balik mahalnya harga jagung ini, dari informasi Direktur Tanaman Pangan Kementan, menyampaikan ada surplus 4 juta ton jagung nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Peternak Ayam Gelar Aksi Mandi Jagung Menuntut Mentan Mundur, Harga Jagung Tembus Rp 7.000
Indonesia
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Presiden Prabowo menekankan betapa pentingnya mempertahankan kerja sama tim yang saat ini telah terbangun antarmenteri Kabinet Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Agustus 2025
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Indonesia
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Dunia
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik
Presiden AS, Donald Trump, menetapkan kenaikan tarif impor sebesar 32 persen. Hal ini pun memicu gelombang PHK di Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 08 Juli 2025
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik
Indonesia
Pemerintah Siapkan 525.995 Hektare Untuk Ekosistem Peternakan Nasional, Uji Coba di Sumba NTT
Kementrans kini memiliki 3,1 juta hektare lahan dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi. Sebanyak 525.995 hektare akan digunakan untuk pengembangan ekosistem peternakan nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Mei 2025
Pemerintah Siapkan 525.995 Hektare Untuk Ekosistem Peternakan Nasional, Uji Coba di Sumba NTT
Indonesia
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Belanja negara semestinya menjadi motor penggerak ekonomi di tengah tekanan global dan lemahnya konsumsi domestik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Mei 2025
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
KPK Diminta Waspadai Modus Baru Pemain Lama Korupsi Kuota Impor
KPK diminta mewaspadai para eks terpidana kasus korupsi kuota impor daging yang diduga kembali bermain dan melebarkan sayap.
Wisnu Cipto - Selasa, 22 April 2025
KPK Diminta Waspadai Modus Baru Pemain Lama Korupsi Kuota Impor
Indonesia
DPR Desak Kebijakan Impor Selektif dan Peningkatan Pajak di Tengah Gejolak Global
Pemerintah Indonesia menawarkan peningkatan impor dari Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump pada produk Indonesia
Angga Yudha Pratama - Minggu, 20 April 2025
DPR Desak Kebijakan Impor Selektif dan Peningkatan Pajak di Tengah Gejolak Global
Indonesia
Pengusaha Dukung Penghapusan Kuota Impor dan Minta Pengurangan Pajak
Menteri Perdagangan saat ini sedang membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempersiapkan arahan presiden terkait kebijakan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 April 2025
Pengusaha Dukung Penghapusan Kuota Impor dan Minta Pengurangan Pajak
Indonesia
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
GMNI juga meminta pemerintah menghentikan proses pembuatan dan pengesahan RUU kontroversial. Penghentian pengesahan RUU kontroversial ini selain kurangnya transparansi juga mengganggu stabilitas politik nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 April 2025
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
Bagikan