Pesan NU Papua Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 16 Oktober 2019
Pesan NU Papua Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Ketua PWNU Provinsi Papua Papua Ustaz Tony Wanggai (ANTARA /HO-Humas Polda Papua)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua Ustaz Tony Wanggai berpesan kepada seluruh warga untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman, serta menolak aksi unjuk rasa anarkis, radikalisme, dan terorisme jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 oktober mendatang.

"Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban di tanah Papua khususnya dalam aksi-aksi demonstrasi yang bersifat anarkis atau merusak karena hal itu berdampak kerugian bagi semua," kata Wanggai, Selasa (15/10).

Baca Juga:

Pakar Intelijen Ungkap Banyak 'Penumpang Gelap' di Balik Aksi Demonstrasi Belakangan Ini

Aksi anarkis, kata dia, tidak didukung oleh agama karena merusak kehidupan bermasyarakat dan kerukunan hidup serta bertentangan dengan nilai keamanan yang merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, birokasi, dan politik.

Tak lupa, ia juga mengajak semuanya untuk menolak paham-paham yang bersifat saling membenci, saling menyesatkan, mengkafirkan apalagi melakukan gerakan-gerakan radikal atas nama agama. "Karena memang agama melarang segala kegiatan kekerasan, karena Islam adalah rahmatan-lil-alamin," katanya.

Jokowi-Ma'ruf Amin. Foto: ANTARA

Menurut dia, Islam adalah agama yang menyebarkan rahmat dan kasih sayang di atas muka bumi sebagaimana yang diajarkan oleh Islam itu sendiri.

"Saya juga minta kepada seluruh warga yang ada di tanah Papua untuk tidak mempercayai hoaks atau berita bohong, hendaknya kita memverifikasi terlebih dahulu menanyakan kebenarannya sebelum kita menyebarkan kepihak-pihak lain," beber dia.

Baca Juga:

Demonstrasi yang Beradab: Sampaikan Aspirasi tanpa Ditunggangi

Apabila tidak berhati-hati dalam menyeleksi berita, kata dia, akan berdampak kepada kerugian. Tony juga berpesan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, agar warga ikut menyukseskan dan mendukung proses tersebut berjalan lancar dan aman, dan tidak terpengaruh dengan ajakan pihak lain untuk berbuat onar atau ricuh.

"Jokowi dan Ma'ruf adalah Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sah, karena mereka dipilih oleh rakyat, dan kita harus mendukung penuh karena kepemimpinan mereka akan membawa Indonesia lebih baik, maju, beradab, sehingga kita menjadi bangsa yang damai, aman, sejahtera, santosa dengan ridha Allah SWT," tutupnya. (*)

#Jokowi-Ma'ruf Amin #Pelantikan Pejabat #Pengamat Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan