Pesan Menteri Yasonna Kepada Irjen Kemenkumham yang Baru

MerahPutih.Com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Andap Budhi Revianto menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna berpesan kepada Andap untuk bersungguh-sungguh mengawasi Kemenkumham, yang termasuk kategori kementerian besar di Indonesia.

Baca Juga:

Kasus Corona DKI Alami Penurunan, LBM Eijkman Puji PSBB Anies

Yasonna mengungkapkan, bahwa Kemenkumam memiliki 860 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Kemenkumham memiiki jumlah pegawai lebih dari 59 ribu orang.

“Ini artinya span of control atau rentang kendali organisasi kita sangat besar. Dan ini adalah sebuah tantangan dalam hal pengawasan,” kata Yasonna di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/5).

“Oleh karenanya kepada Saudara Andap Budhi Revianto sebagai Inspektur Jenderal. Saya minta untuk melakukan terobosan-terobosan dalam mengatasi tantangan meningkatkan moralitas dan etika pegawai, meningkatkan pengawasan baik dalam hal pelaksanaan pelayanan publik, administrasi keuangan, maupun disiplin pegawai,” tambahnya.

Yasonna melanjutkan, sebagai Inspektur Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan Indeks Integritas Kemenkumham menjadi lebih baik.

“Jangan berikan ruang untuk kolusi, korupsi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dapat diperkecil bahkan menjadi zero mistake,” pesannya.

Baca Juga:

PSI: Anies Harus Berani Tarik Kembali Uang Commitment Fee Formula E Rp560 Miliar

Adapun Inspektur Jenderal Kemenumham memiliki peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tugas dan fungsinya sebagai penjamin kualitas jajaran pegawai Kemenkumham dan sebagai teladan integritas yang harus benar-benar dijaga dan diawasi. Maka segala bentuk penyimpangan harus dapat dideteksi dini oleh Inspektorat Jenderal.

“Saya tidak mau Inspektorat Jenderal bertindak setelah ada kejadian, tetapi Inspektorat harus mengantisipasi adanya dugaan fraud atau penyimpangan yang mungkin terjadi,” tutup Yasonna.(Pon)

Baca Juga:

RS UNS Surakarta Kebanjiran Ribuan Spesimen Tes PCR COVID-19