Pesan Ketua MPR untuk Pimpinan KPK Baru

MerahPutih.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 tak hanya mengandalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut Bamsoet, pimpinan KPK yang baru harus mencari cara baru untuk memberantas korupsi.

"Agar pemberantasan korupsi berjalan efektif, meminta KPK tak hanya mengandalkan OTT, melainkan juga strategi dan pendekatan lain," kata Bambang dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (20/12).

Baca Juga

Firli: Kalau Gaji Pegawai KPK Naik Pasti Tidak Ada Kegaduhan

Terkait Dewan Pengawas KPK, Bambang menegaskan, kehadiran Dewan pengawas tidak menghambat kinerja lembaga antikorupsi tersebut, tetapi memastikan KPK berada di koridor hukum yang tepat.

"Penunjukan kelimanya sekaligus menepis anggapan bahwa keberadaan Dewas KPK akan mengebiri kinerja KPK. Justru sebaliknya, Dewas akan semakin memperkuat KPK," jelas dia.

Bambang mengatakan, pemberantasan korupsi tak bisa dilakukan sendiri. Oleh karenanya, ia meminta, pimpinan KPK menghilangkan ego sektoral kelembagaannya.

"Pemberantasan korupsi tak bisa dilakukan oleh KPK seorang diri. Hindari show off maupun ego sektoral kelembagaan," ujarnya.

Baca Juga

Agus Rahardjo Serah Terima Jabatan dengan Pimpinan Baru KPK

Diketahui, Jokowi baru saja melantik lima Pimpinan KPK periode 2019-2023. Mereka memiliki latar belakang profesi berbeda-beda.

Antara lain Ketua KPK Firli Bahuri (Kepolisian), dan para komisioner seperti Alexander Marwata (Komisioner KPK 2015-2019), Lili Pintauli Siregar (advokat), Nurul Ghufron (akademisi), dan Nawawi Pomolango (hakim).

Agar pemberantasan korupsi berjalan efektif, Bamsoet meminta KPK tak hanya mengandalkan OTT, melainkan juga strategi dan pendekatan lain.

Baca Juga

Presiden Jokowi Minta Dewan Pengawas KPK Harus Kompak dengan Komisioner

Sebagai lembaga penegak hukum, KPK diminta membangun sinergitas dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan. Bahkan juga ke berbagai lembaga pengawasan lainnya seperti PPATK, BPK, maupun BPKP. (Knu)