Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie berpesan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto untuk menaati proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Menurut saya sebagai tokoh harus tunjukkan ke masyarakat kalau siap diproses hukum," ujar Jimly sesuai menghadiri acara di Gedung Graha Adhya Wicaksana, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, pria yang akrab disapa Setnov itu harus terbuka mengenai masalah hukum yang sedang menimpanya. Sehingga, persoalan hukum yang menjeratnya menjadi terang benderang.
"Apa adanya. Terbuka saja. Kalau tidak salah nanti akan kelihatan tidak salahnya dimana," ucap Jimly.
Karenanya, Jimly berpesan, sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, Setnov seharusnya membangun tradisi beretika. Pasalnya, pejabat publik wajib memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
"Jadi kita harus bangun tradisi beretika. Bukan hanya hukum yg kita tegakkan, tapi etika berbangsa juga. Etika sebagai pejabat publik. Kan jadi contoh," pungkasnya.
Seperti diketahui, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11). Setnov sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.
Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.
Setnov juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.
Diduga akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun, dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun.
Dalam kasus ini, Setnov disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)
