Pesan Kapolri untuk Polda dan Polres Jelang Pilkada 2018

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 11 Januari 2018
Pesan Kapolri untuk Polda dan Polres Jelang Pilkada 2018

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berpesan kepada jajaran Polda dan Polres memetakan wilayah yang rawan terjadi konflik pada saat pelaksanaan Pilkada 2018.

"Saya perintahkan ke semua jajaran di tingkat Polda dan Polres untuk membuat peta kerawanan di masing-masing wilayah terkait pilkada. Paling lambat Minggu (14/1) beres," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/1).

Tingkat kerawanan tersebut akan dibagi dalam tiga kategori yakni sangat rawan, rawan, dan kurang rawan.

Laporan tersebut harus segera diserahkan ke Mabes Polri sehingga nantinya pihak Mabes Polri dapat membuat sebuah peta yang menunjukkan daerah-daerah yang masuk kategori sangat rawan dan rawan konflik.

Menurut Kapolri, pengerahan anggota Polri, TNI, dan Linmas akan diprioritaskan di daerah-daerah dengan kategori sangat rawan dan rawan.

Tak hanya itu, polda dan polres juga diminta merevisi jumlah pasukan yang akan dikerahkan dalam mengamankan pilkada di daerah masing-masing.

Selain itu, Kapolri juga mengimbau agar tokoh masyarakat dan tokoh agama di daerah yang sangat rawan dan rawan agar proaktif menyuarakan pesan-pesan kedamaian untuk mendinginkan suasana.

"Karena nanti pasti suasananya akan 'menghangat', jadi tokoh-tokoh ini diharapkan andilnya untuk 'mendinginkan' suasana," ujarnya.

Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi dalam Pilkada 2018. Jumlah daerah yang akan ikut pilkada mendatang akan lebih banyak dibandingkan Pilkada 2017, yang hanya diikuti 101 daerah.

Adapun dari ke-171 daerah tersebut terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia. (*)

#Kapolri #Tito Karnavian #Pilkada 2018
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Bagikan