Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pesan Budayawan untuk Para Politikus Gaduh

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 19 November 2015
Pesan Budayawan untuk Para Politikus Gaduh

Romo Mudji Sutrisno (Foto: Facebook/Romo Mudji Sutrisno SJ)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Budaya - Mudji Sutrisno atau kerap disapa Romo Mudji berpesan kepada para politikus di Tanah Air yang kerap membuat kegaduhan politik. Menurutnya, kegaduhan politik tidak menunjukkan sikap berbangsa yang menuju bangsa berbudaya.

"Coba, gak mungkin kita bisa hidup bersama dengan kekayaan perbedaan kalau kita berantam terus kan. Tapi ada teposeliro. Ada yang dirumuskan waktu zaman sunyinya Bung Karno di Pulau Ende itu waktu dia dibuang no body itu, tahun '34, '38 dia merumuskan itu. Pancasila itu ketuhanan. Bayangkan, dahsyat sekali jalan renungannya," papar budayawan kelahiran Solo ini saat berbincang dengan merahputih.com di sela-sela acara kebudayaan akhir pekan kemarin, di Yogyakarta.

Untuk itu, Romo Mudji memaparkan dua hal untuk politikus yang kerap membuat kegaduhan politik. Pertama, paparnya, politikus harus mampu memberikan jalan kebudayaan berupa ruang dan sikap perenungan terkait hidup. Dengan perenungan, maka seseorang dapat memaknai arti dan makna hidupnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

"Dan yang kedua, tolong wujudkan nawacita sebagai barometer untuk perjalanan peradaban ini, sehingga permainan kekusaaan segala macam yang akan mencelakakan kita tiada lagi," pinta pria bernama lengkap Fransiskus Xaverius Mudji Sutrisno ini. (fre)

 

Baca Juga:

  1. Desmond Mahesa: Kocok Ulang Saja, Siapa Tahu Saya Jadi Ketua DPR
  2. Gaduh dan Hebohnya Ketua DPR Setya Novanto
  3. TU DPR Sebut Surat Setya Novanto ke Pertamina Palsu
  4. Fahri Hamzah Serang Balik Sudirman Said karena Lecehkan Kehormatan
  5. Pidanakan Setya Novanto, JK Tunggu Proses Politik di DPR

 

#DPR RI #Politikus Bertengkar #Romo Mudji Sutrisno #Budayawan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - 1 jam, 45 menit lalu
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Bagikan