Perusahaan Pembiayaan Dorong Debt Collector Ilegal Dilaporkan ke Polisi


Pengendara sepeda motor. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Para debt collector atau penagih utang yang tidak tersertifikasi alias ilegal ditegaskan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dapat dilaporkan kepada polisi untuk dihukum.
"Penarikan unit secara berlebihan dengan debt collector ilegal atau tidak tersertifikasi dapat dilaporkan kepada polisi. Kami sepakat debt collector ilegal dapat ditangkap agar bisa dihukum," kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno di Jakarta, Selasa (28/9).
Baca Juga:
Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai
Ia memaparkan, dengan Non Performing Financing (NPF) gross pada Juli 2021 yang sebesar 3,95 persen, jumlah penarikan unit produk yang debiturnya gagal bayar kredit sebetulnya sangat sedikit. Apabila terpaksa melakukan penarikan, perusahaan pembiayaan biasanya melakukan dengan sopan santun.
Suwandi, sekitar 90 persen dispute terjadi saat unit produk telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, sementara debitur atau pemilik pertamanya sudah menghilang, seperti pindah kota atau pulau tempatnya tinggal. Untuk kasus seperti ini, sebetulnya debitur pertama dapat dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara.

"Eksekusi pun terjadi karena biasanya pihak ketiga kurang bisa bekerja sama. Biasanya kami edukasi agar sopan santun sesuai prosedur dan kita ajak ke kepolisian untuk dimediasi, atau dibawa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di OJK," imbuhnya.
OJK,lanjut ia, telah membantu 5,2 juta debitur dengan penerbitan Peraturan OJK Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Karena itu NPF perusahaan pembiayaan tetap berada pada level yang rendah.
"Kurang lebih 60 sampai 70 persen debitur saat ini sudah kembali membayar normal. Artinya perusahaan pembiayaan itu sebetulnya tidak tertarik untuk bicara eksekusi, tapi karena yang kami pinjamkan adalah uang, kami lebih senang para debitur membayar cicilan dengan uang, dengan taat sampai lunas,” ucapnya dikutip Antara. (*)
Baca Juga:
Pangdam Jaya Siap Tumpas Premanisme Berkedok Debt Collector Hingga Geng Motor
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Kejagung Sita 72 Mobil PT Sritex, Eks Karyawan Pertanyakan Pesangon yang Belum Dibayar

Lapor Mas Wapres Terima 7.590 Aduan, Pelapor Minta Bantu Lunasi Kredit hingga Tebus Ijazah

Sekjen Gerindra Sebut Megawati Ajarkan Prabowo soal Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Didesak Percepat Stimulus untuk Meredam Dampak Gejolak Ekonomi

Menteri UMKM Ungkap Kriteria Utang UMKM yang Bakal Dihapus oleh Pemerintah

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Manfaatkan Momentum Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Tiongkok Melambat, AS Mulai Tumbuh Baik

Impor Indonesia Turun

Indonesia Ajak Vietnam Bersama Kembangkan Kendaraan Listrik

BUMN PT PP Raih Kontrak Pembangunan RS PON Jakarta Rp 258 Miliar
