Perubahan Nama RSUD Jadi Polemik, DPRD Panggil Dinkes DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 09 Agustus 2022
Perubahan Nama RSUD Jadi Polemik, DPRD Panggil Dinkes DKI

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan berbuntut pada pemanggilan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI oleh dewan Kebon Sirih.

DPRD DKI menyatakan, pemanggilan itu penting dilaksanakan untuk menanyakan maksud dari pergantian nama RSUD tersebut. Sebab bila keterangan tersebut berseliweran di media sosial, tidak akan ada ujungnya. Maka solusi terbaiknya dengan menggelar rapat secara formal mencari jalan keluar.

"Kalau dijawab di media mungkin bisa bergeser narasinya, tidak sesuai apa yang diharapkan. Jadi ini memang harus ada forum resmi, dan kami menunggu pelaksanaannya untuk klarifikasi Dinkes," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan, Selasa (9/8).

Baca Juga:

Pemprov DKI Gencarkan Vaksin Booster 100 Persen di 28 RT Zona Merah COVID-19

Kendati demikian, dia mengaku belum mengetahui secara pasti kapan jadwal rapat kerja dengan Dinkes DKI tersebut. Ia menyebut, jadwal itu digelar tergantung keputusan pimpinan komisi dan kesiapan dari Dinkes DKI.

Ali mengungkapkan, penjenamaan rumah sehat untuk membangun paradigma di masyarakat bahwa fasilitas tersebut tidak hanya untuk mengobati orang yang sakit, tetapi dapat dinikmati orang sehat dalam menjaga kesehatannya.

"Pola pikir bahwa rumah sakit itu terkesan hanya untuk pengobatan, tapi dikemukakan arahnya menjadi preventif. Jadi tidak selalu yang datang ke situ orang sakit, justru sebelum sakit datang ke RS untuk melakukan check up (pemeriksaan kesehatan) agar kondisinya mungkin menjadi lebih baik," urai Ali.

Baca Juga:

Meriahkan HUT Ke-77 RI, DKI Selenggarakan Lomba Kicau Burung Piala Gubernur

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sakit untuk Jakarta. Perubahan nama ini memberi pesan kuat sekaligus ikhtiar besar untuk menghadirkan kesejahteraan sosial bagi semua masyarakat.

Lalu, dengan penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya berkunjung di saat sakit, namun juga dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatannya. Sehingga masyarakat menjadikan kesehatan sebagai tujuan dan cara hidup.

"Nah di sisi lain pada pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu Rumah Sehat ini perannya ditambah, yakni aspek promotif dan preventif," ujar Anies saat peluncuran penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta di RSUD Cengkareng, Rabu (3/8).

Rumah Sehat untuk Jakarta merupakan sebuah penjenamaan layanan kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya merupakan 31 RSUD. (Asp)

Baca Juga:

4 Wakil DKI Ikuti Pemusatan Latihan Gita Bahana Nusantara 2022

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan