Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Perubahan Nama RSUD Jadi Polemik, DPRD Panggil Dinkes DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 09 Agustus 2022
Perubahan Nama RSUD Jadi Polemik, DPRD Panggil Dinkes DKI

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan berbuntut pada pemanggilan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI oleh dewan Kebon Sirih.

DPRD DKI menyatakan, pemanggilan itu penting dilaksanakan untuk menanyakan maksud dari pergantian nama RSUD tersebut. Sebab bila keterangan tersebut berseliweran di media sosial, tidak akan ada ujungnya. Maka solusi terbaiknya dengan menggelar rapat secara formal mencari jalan keluar.

"Kalau dijawab di media mungkin bisa bergeser narasinya, tidak sesuai apa yang diharapkan. Jadi ini memang harus ada forum resmi, dan kami menunggu pelaksanaannya untuk klarifikasi Dinkes," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan, Selasa (9/8).

Baca Juga:

Pemprov DKI Gencarkan Vaksin Booster 100 Persen di 28 RT Zona Merah COVID-19

Kendati demikian, dia mengaku belum mengetahui secara pasti kapan jadwal rapat kerja dengan Dinkes DKI tersebut. Ia menyebut, jadwal itu digelar tergantung keputusan pimpinan komisi dan kesiapan dari Dinkes DKI.

Ali mengungkapkan, penjenamaan rumah sehat untuk membangun paradigma di masyarakat bahwa fasilitas tersebut tidak hanya untuk mengobati orang yang sakit, tetapi dapat dinikmati orang sehat dalam menjaga kesehatannya.

"Pola pikir bahwa rumah sakit itu terkesan hanya untuk pengobatan, tapi dikemukakan arahnya menjadi preventif. Jadi tidak selalu yang datang ke situ orang sakit, justru sebelum sakit datang ke RS untuk melakukan check up (pemeriksaan kesehatan) agar kondisinya mungkin menjadi lebih baik," urai Ali.

Baca Juga:

Meriahkan HUT Ke-77 RI, DKI Selenggarakan Lomba Kicau Burung Piala Gubernur

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sakit untuk Jakarta. Perubahan nama ini memberi pesan kuat sekaligus ikhtiar besar untuk menghadirkan kesejahteraan sosial bagi semua masyarakat.

Lalu, dengan penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya berkunjung di saat sakit, namun juga dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatannya. Sehingga masyarakat menjadikan kesehatan sebagai tujuan dan cara hidup.

"Nah di sisi lain pada pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu Rumah Sehat ini perannya ditambah, yakni aspek promotif dan preventif," ujar Anies saat peluncuran penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta di RSUD Cengkareng, Rabu (3/8).

Rumah Sehat untuk Jakarta merupakan sebuah penjenamaan layanan kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya merupakan 31 RSUD. (Asp)

Baca Juga:

4 Wakil DKI Ikuti Pemusatan Latihan Gita Bahana Nusantara 2022

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Bagikan