Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat politik Imam Mahdi menilai, pertemuan antara Ketum Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Imam tak lepas dari koalisi gemuk di kabinet Presiden Joko Widodo. Terutama dengan masuknya Gerindra.
Apalagi Gerindra mendapatkan dua kursi kabinet yakni Menhan Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Baca Juga
Presiden PKS Bocorkan Materi Pertemuannya dengan Surya Paloh
Imam menduga, pertemuan NasDem dan PKS sebenarnya simbol ketidaknyamanan NasDem di pemerintahan.
"Walaupun mereka mendapatkan jatah menteri, tapi posisinya tidak sekuat kejaksaan Agung yang pernah mereka pegang," kata Imam dalam keterangannya, Kamis (31/10).
Pertemuan ini juga menyiratkan kalau NasDem juga merasa tidak nyaman dengan keberadaan Gerindra di pemerintah.
"Gerindra yang tidak punya keringat terhadap terpilihnya Jokowi terlihat lebih dipandang. Gerindra yang dapat posisi dua menteri juga mempunyai kedekatan khusus dengan presiden dan Megawati," jelas Pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.
Ia melihat, daya tawar yang dimiliki Gerindra jauh dibanding NasDem. Kursi NasDem di parlemen tidak sebanyak yang dimiliki oleh Gerindra. "Uniknya, Gerindra juga piawai memposisikan diri di Pemerintah. Bahasa yang selalu disampaikan 'Gerindra akan selalu selaras dengan visi misi Jokowi', ini tentu menjadi nilai lebih," sebut Imam.
Disisi yang lain, kubu oposisi seperti tidak punya pemimpin. PKS dan Demokrat masih belum memperlihatkan kapasitasnya sebagai partai oposisi. Mereka cendrung masih gamang dengan posisi Oposisi.
Baca Juga
Pengamat Beberkan Faktor Retaknya PDIP-NasDem di Koalisi Jokowi
Maka tidak heran mantan anggota PKS seperti Fahri Hamzah juga merasa heran dengan sikap mantan partainya. "Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh NasDem untuk mencari titik temu dengan PKS," terang Imam.
Imam melihat, walau pertemuan itu membahas Pemilu 2024 bisa saja terjadi, tapi sepertinya itu masih terlalu jauh. "Masih banyak hal yang harus diperbincangkan selain pilpres 2024 terutama soal persoaln bangsa," ungkap Imam. (Knu)
