Perppu Cipta Kerja Cara Pemerintah Hindari Politisasi di Tahun Politik

MerahPutih.com - Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU -XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Omnibus Law diberikan MK karena UU ini dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur. Dalam dua tahun, jika DPR dan pemerintah tidak melakukan revisi maka undang undang menjadi tidak berlaku.

Baca Juga:

Alasan Jokowi Keluarkan Perppu Cipta Kerja

Setelah putusan MK pada November 2021, pemerintah dan DPR belum mengajukan revisi pembahasan undang-undang tersebut. Tetapi pemerintah dan DPR telah melakukan revisi undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang disahkan 16 Juni 2022.

Aturan ini disinyalir sebagai landasan hukum agar memudahkan pemerintah dalam melakukan revisi UU Cipta Kerja, yang harus rampung pada November 2023 sebelum jeda waktu yang diberikan MK.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022 adalah karena alasan mendesak atau kebutuhan mendesak sesuai dengan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

"Jadi ada kebutuhan yang mendesak, atau kegentingan memaksa untuk bisa menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan undang-undang, namun undang-undang yang dibutuhkan untuk itu belum ada atau sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memberi kepastian," tutur Mahfud.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

Ia mengatakan terkait ekonomi, Indonesia menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi. Selain itu lebih dari 30 negara sedang berkembang juga sudah masuk dalam daftar IMF, dan 30 negara lainnya mengantre masuk dalam daftar penerima bantuan IMF.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," jelasnya.

Kondisi ekonomi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan triwulan III 2022 yang mencapai 5,7 persen. Bahkan, inflasi domestik dapat dikendalikan meskipun terdapat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30 persen pada bulan September 2022, yakni di level 5,4 persen.

Angka inflasi Indonesia cenderung rendah pada saat seluruh dunia di negara maju inflasinya mencapai di atas 7 persen sampai 8 persen, bahkan dua digit. Bahkan ekonomi Indonesia diklaim tetap tumbuh positif di tahun 2023 ini.

Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh menyikapi ditekennya Peraturan Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, dari awal buruh memang mengusulkan dibuat Perppu untuk omnibus law atay UU Cipta Kerja, bukan dibahas kembali di parlemen oleh DPR bersama pemerintah terhadap pasal-pasal yang sama.

"Ini tahun politik. Akan terjadi politisasi jika dilakukan pembahasan ulang," ujar dia lewat keterangan tertulis pada Jumat, 30 Desember 2022.

Said Iqbal mengaku sempat membahas bersama tim dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk mengusulkan revisi terhadap klaster ketenagakerjaan agar mendapatkan win-win solution sebelum Perppu diteken.

Baca Juga:

Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Gantikan UU yang Inkonstitusional Bersyarat