Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, ingin mensinkronkan kebijakan pada tingkat pusat hingga ke daerah.
Untuk mewujudkannya, perlu ada stabilitas politik agar kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah sehingga hal itu bisa dilakukan dengan baik.
"Ini situasi yang baru tentu akan memengaruhi pada konstalasi politik nasional dan daerah, dalam segala kebijakan-kebijakan pengembangan, improvisasi dari para pimpinan kementerian, atau lembaga yang baru. Ini yang akan berdampak kepada posisi Kemendagri sebagai tulang punggung pemerintahan, lebih khusus pemerintahan di daerah, pembina pemerintahan di daerah," kata Tito di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
Baca Juga:
Nadiem Makarim Dilantik Jadi Mendikbud, Driver Ojek di Solo Gelar Aksi Dukungan
Kemendagri, memiliki tugas pokok dalam menjaga stabilitas politik tersebut. Maka dari itu, dia meminta jajaran Kemendagri tidak terjebak rutinitas yang beku.
"Salah satu yang terpenting pengaruhnya adalah stabilitas politik yang menjadi tugas pokok Kemendagri. Jadi kita saya minta kita tidak terjebak rutinitas menghadiri apel setelah itu kita mengerjakan seperti biasa, itu sudah akan dilaksanakan," imbuhnya.
Menurut Tito, situasi tersebut harus diimbangi dengan baik. Jika tidak hal itu akan berdampak buruk terhadap situasi keamanan nasional.
"Dan ini harus kita imbangi, karena kalau terjadi goncangan politik, pasti akan berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri, politik hukum dan keamanan saling terkait, terutama goncangan yang berasal dari politik dan ideologi, ini akan berdampak luas," ujar Tito.
Posisi Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah harus menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Dia mengatakan jajaran Kemendagri harus bisa melihat juga kebijakan kementerian lain yang bisa berdampak pada stabilitas politik.
"Nah disinilah kita mulai juga menempatkan format kita sebagai pembina atau tulang punggung mengharmoniskan antara kebijakan pusat dan daerah. Kita harus pandai-pandai menangkap apa kebijakan-kebijakan di kementrian lain yang akan berdampak pada stabilitas politik dan kemanan," sebut Tito.
Tito tidak memungkiri dalam transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru menimbulkan gejolak sosial ataupun politik. Dia tak menolak adanya gejolak tersebut. Hanya saja, Tito terus mengontrol agar gejolak hanya sekadar riak kecil, tidak menjadi gelombang besar.
"Kebijakan baru itu pasti akan ada dinamikanya nah ini gelombangnya jangan sampai besar, gelombangnya riak-riak saja," jelas dia.
Saat serah terima jabatan dengan Menteri Dalam Negeri sebelumnya Tjahjo Kumolo, Tito menegaskan dia akan memulai langkah awal sebagai Menteri Dalam Negeri dengan mengumpulkan setiap permasalahan untuk segera diselesaikan sedari awal.
Tito menyebut, sejumlah hal yang perlu diselesaikan bersama dengan kementerian terkait lainnya, di antaranya soal penyederhanaan dukungan terhadap investasi, juga reformasi birokrasi. Untuk melakukan investasi misalnya, lanjut Tito, salah satu syarat utamanya adalah keamanan, kemudahan untuk perizinan, kepastian hukum, dan infrastruktur.
Baca Juga:
Nadiem Makarim Dilantik Jadi Mendikbud, Driver Ojek di Solo Gelar Aksi Dukungan
"Ini cukup kompleks, salah satunya memang data kependudukan itu menyangkut soal perizinan terutama. Jangan sampai nanti yang di pusat berbicara, kemudian yang di daerah kebijakannya lain lagi. Kemudian di tingkat satu lain, tingkat dua lain lagi, itulah fungsi dari pada Pemda," jelas dia.
Lebih lanjut, Tito juga akan berupaya mengubah kultur pemerintahan hingga tingkat daerah agar lebih bersifat melayani, bukan kultur feodalistik sebagaimana yang ditekankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Knu)
