Perkembangan Kebebasan Pers di Indonesia Belum Merata

MerahPutih.com - Tokoh pers Atmakusumah Astraatmadja menilai perkembangan kebebasan pers di Indonesia setelah reformasi 20 tahun lalu belum merata di semua daerah, misalnya di Papua.

"Saya kira di daerah perkembangan itu masih belum semaju dalam pikiran para pejabat pemerintah pusat, terutama di Papua, kebebasan persnya masih agak jauh di belakang dibandingkan di Jawa," ujarnya di Jakarta.

Menurut mantan Ketua Dewan Pers itu, kebebasan pers di Jawa paling maju, dapat dilihat dari kebebasan menyampaikan pendapat dan menyampaikan ekspresi.

Sementara di Papua, Papua Barat dan Aceh, wartawan masih takut memberitakan masalah kritis yang terjadi di daerah tersebut.

Untuk itu, sebagaimana dilansir Antara, ia mengajak insan pers nasional di Jakarta membantu mengembangkan kebebasan pers di daerah-daerah tersebut dengan jalan memberitakan masalah kritis yang terjadi di sana.

"Walaupun saya rasa mungkin tetap tidak bisa sebebas memberitakan masalah di pulau lain karena mereka menjaga keselamatan korespondennya di Papua," tutur Atmakusumah Astraatmadja yang berulang tahun ke-80 hari ini.

Ia berharap pemerintahan Presiden Jokowi mengembangkan keamanan situasi politik Papua dan Papua Barat sehingga masyarakat, termasuk pers lebih bebas memberitakan peristiwa dan masalah di pulau paling timur itu.

Apabila kebebasan pers meningkat, ia percaya masyarakat Papua dan Papua Barat kian maju seperti masyarakat di pulau lainnya karena pers membantu kemajuan berpikir masyarakat.

Adapun buku ketiga Atmakusumah Astraatmadja "Pers Ideal untuk Masa Demokrasi" berisi tentang himpunan dari berkas-berkas yang dipublikasikan di media pers dan digunakan dalam pembahasan seminar serta pelatihan jurnalistik.

Atmakusumah menuturkan sejarah pers penting untuk terus diceritakan karena pers menentukan demokrasi, bukan hanya kebebasan pers, tetapi juga kebebasan berekspresi masyarakat.

"Pers lahir dan berkembang untuk mewakili masyarakat agar mereka dalam kehidupannya terus mendapatlan informasi dan berpendapat," kata mantan redaktur Kantor Berita Antara itu. (*)