Perjanjian Dagang Indonesia-Amerika Hanya Atur Tata Kelola Aliran Data Terkait Perdagangan Digital

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Perjanjian Dagang Indonesia-Amerika Hanya Atur Tata Kelola Aliran Data Terkait Perdagangan Digital

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid didampingi Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar dan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media dalam konferensi pers per

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perjanjian perdagangan resiprokal (Agreement on Resiprocal Trade/ART) antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dipastikan tidak mencakup transfer data kependudukan Indonesia ke AS.

"Perlu kami tegaskan, bahwa ada transfer atau ini (ART) mengatur transfer data-data kependudukan oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Amerika Serikat itu sama sekali tidak betul," kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/5).

Kesepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat hanya mengatur tata kelola aliran data yang berkaitan dengan perdagangan digital atau aktivitas ekosistem digital.

"Penting untuk disampaikan bahwa lingkup pada article (pasal) 3.2 secara spesifik mengatur tata kelola aliran data untuk aktivitas ekosistem digital atau digital trade," katanya.

Baca juga:

IHSG dan Rupiah Kompak Tiarap Pagi Ini Usai Pertemuan Trump-Xi Jinping Buntu

Berdasarkan perjanjian dagang itu, Indonesia diminta untuk memberi kepastian mengenai transfer data pribadi ke AS dengan mengakui bahwa AS memiliki standar perlindungan yang setara.

Kesepakatan kedua negara juga menyatakan bahwa proses transfer data tetap patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Berdasarkan ketentuan dalam UU PDP, Meutya menjelaskan, dalam transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia, negara tujuan harus memiliki tingkat perlindungan data yang setara.

Penilaian tingkat perlindungan data akan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Data Pribadi, yang sedang dalam tahap pembentukan, untuk memenuhi ketentuan tersebut.

"Dengan demikian, pengakuan Amerika Serikat sebagai negara dengan perlindungan data yang setara tetap harus melalui prosedur penilaian yang dilakukan dengan prinsip sesuai dengan Undang-Undang PDP dan aturannya," katanya. (*)

#Tarif Trump #Tarif Resiprokal #Komdigi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Komdigi Desak Google Buka Dasar Penutupan Akun yang Disebut Promosikan Pemerintah
Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan Kemkomdigi dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada 19 November 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Komdigi Desak Google Buka Dasar Penutupan Akun yang Disebut Promosikan Pemerintah
Indonesia
Google Didesak Transparan ke Publik Ungkap Operasi Penutupa Akun YouTube
Menindaklanjuti permintaan dari Kemkomdigi, perwakilan Google menjelaskan mereka perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Google di tingkat global yang menyusun buletin.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 November 2026
Google Didesak Transparan ke Publik Ungkap Operasi Penutupa Akun YouTube
Indonesia
Ribuan Kanal YouTube Ditutup, Kemkomdigi Panggil Google
Kanal-kanal tersebut menurut Google menyebarkan konten dalam bahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia beserta jajaran pemerintahannya serta melontarkan kritik
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
Ribuan Kanal YouTube Ditutup, Kemkomdigi Panggil Google
Indonesia
BSSN Simulasikan Serangan Siber Berbasis AI, Perkuat Infrastruktur Digital Nasional
BSSN telah melakukan simulasi serangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman siber berbasis AI.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
BSSN Simulasikan Serangan Siber Berbasis AI, Perkuat Infrastruktur Digital Nasional
Indonesia
Komdigi Koordinasi dengan BSSN Antisipasi Serangan Siber Berbasis AI
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan infrastruktur digital nasional di tengah perkembangan ancaman siber yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
Komdigi Koordinasi dengan BSSN Antisipasi Serangan Siber Berbasis AI
Indonesia
Shadow banned Jadi Isu, Platform Medsos Didesak Buka Bukaan Soal Cara Kerja Algoritma Moderasi Konten
Kemkomdigi mengingatkan masyarakat apabila terkendala seperti shadow banned maka mereka dapat melakukan banding sebagai kreator ke platform digital terkait.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Shadow banned Jadi Isu, Platform Medsos Didesak Buka Bukaan Soal Cara Kerja Algoritma Moderasi Konten
Indonesia
Konten Karhutla Hilang di Medsos, Menkomdigi Meutya Hafid Minta Platform Buka Algoritma
Menkomdigi, Meutya Hafid, membantah konten karhutla dihapus di media sosial. Ia mempertanyakan transparansi algoritma.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
Konten Karhutla Hilang di Medsos, Menkomdigi Meutya Hafid Minta Platform Buka Algoritma
Indonesia
Komdigi Bersama Polisi Bakal Lebih Aktif Usut Jual Beli Data Pribadi
Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Oktober 2026
Komdigi Bersama Polisi Bakal Lebih Aktif Usut Jual Beli Data Pribadi
Indonesia
Luncurkan 16 Satelit Setiap Tahun, Rusia Inggin Gandeng Indonesia
AI menjadi bagian dari agenda transformasi digital yang dibahas dalam pertemuan, termasuk pemanfaatannya untuk pendidikan dan penguatan literasi digital masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Luncurkan 16 Satelit Setiap Tahun, Rusia Inggin Gandeng Indonesia
Indonesia
Kabar Pemadaman Internet 25 - 27 dan Gangguan Satelit Komunikasi Nasional Dipastikan Hoaks
Surat peringatan pemadaman internet nasional yang mengatasnamakan kementerian kami adalah murni tindakan pemalsuan dan berita bohong.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Kabar Pemadaman Internet 25 - 27 dan Gangguan Satelit Komunikasi Nasional Dipastikan Hoaks
Bagikan