Periksa Novel Baswedan, Kapolri Tito Tunggu KPK ke Singapura

Eddy FloEddy Flo - Senin, 31 Juli 2017
Periksa Novel Baswedan, Kapolri Tito Tunggu KPK ke Singapura

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menunjukkan sketsa wajah terduga pelaku penyerangan terhadap penyidik Komisi KPK Novel Baswedan, di Kantor Presiden, Jakarta(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pihak kepolisian masih menunggu KPK untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan di Singapura.

"Sampai hari ini informasi dari KPK untuk keberangkatan ke Singapura belum kami terima dan mungkin dalam beberapa hari ke depan dalam minggu ini kami akan melakukan pembicaraan dengan komisoner KPK untuk membahas langkah-langkah ini baik pemeriksaan untuk mendengar keterangan Novel secara detail di Singapura maupun tim penyeldik dari KPK yang bergabung dengan Polri untuk memverifikasi teknis hal-hal yang sudah dikerjakan oleh polisi," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Kantor Presiden Jakarta, Senin (31/7).

Tito menyampaikan hal itu seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan sketsa pelaku penyerangan Novel Baswedan yaitu pria dengan ciri-ciri tingginya sekitar 167-170 cm, berkulit agak hitam, rambut kriting dan badan cukup ramping.

"Maupun untuk melakukan langkah-langkah bersama ke depan dalam rangka mengungkap kasus ini. Jadi namanya tim gabungan Polri-KPK. sehingga informasi yang kita dapatkan informasi yang objektif," tambah Tito. Kapolri Tito melanjutkan bahwa saat ini tim KPK-Polri itu adalah tim gabungan yang punya kekuatan hukum yaitu pro justitia dan bukan tim pencari fakta.

"Kalau tim pencari fakta itu kan tidak 'pro justitia', artinya hasilnya tidak dapat hasilnya langsung diajukan sebagai penyidikan untuk barang bukti. Tapi tim investigasi, artinya sudah melakukan investigasi karena kita anggap sudah ada kasus dugaan pidananya sehingga melakukan investigasi untuk menyidik dan kemudian memproses kasus itu untuk mengungkap dan menangkap pelakunya," ungkap Jenderal Tito Karnavian.

Kapolri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa polisi sudah melakukan "cross check" terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan tim tersebut.

"Kita bisa melakukan 'cross check'. Saya juga mantan penyidik, otomatis yang dikerjakan penyidik akan dicek lagi oleh tim yang lain pada saat paparan kita tahu ini detail atau tidak, kemudian saya juga punya tim perwira tinggi lain yang juga saya minta untuk melakukan pemeriksaan seperti Propam, kemudian Ditkum (Direktorat Hukum), Bareskrim ada Wasidik di Bareskrim, untuk melakukan pengecekan pengecekan sebelum sampai ke saya," ungkap Tito.

Soal keterlibatan Jenderal polisi? Informasi yang dicek ulang tersebut, menurut Tito, termasuk dengan adanya informasi mengenai jenderal polisi yang diduga Novel ikut terlibat dalam penyerangannya tersebut.(*)

Sumber: ANTARA

#Novel Baswedan #Penyidik KPK #Kapolri #Tito Karnavian #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 November 2026
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Indonesia
Digeledah Penyidik, Rumah Oknum Perwira Diduga Jadi Posko Makar terhadap Prabowo
Lokasi-lokasi yang digeledah berkaitan dengan Brigjen TK dan Kombes IM.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Digeledah Penyidik, Rumah Oknum Perwira Diduga Jadi Posko Makar terhadap Prabowo
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Mendagri Tito Karnavian meminta gubernur merampungkan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Lalu, UMK diberi tenggat hingga 26 November 2026.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Indonesia
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Bagikan