Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - 14 menit lalu
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN

KPK. (Foto: dok/kpk)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terbuka terhadap rencana tim verifikasi calon wakil presiden (cawapres) yang dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lembaga.

Verifikasi tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan terhadap kandidat cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu lembaga yang akan didatangi tim verifikasi adalah KPK. Lembaga antirasuah itu menyatakan mendukung langkah tersebut, terutama untuk memastikan rekam jejak dan integritas kandidat yang akan mengisi posisi wakil presiden.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Jumat (20/11), pihaknya tidak keberatan apabila tim MPR melakukan verifikasi langsung ke lembaganya.

KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon Wakil Presiden,

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Kandidat Cawapres

Budi menjelaskan, verifikasi langsung merupakan langkah penting untuk memastikan proses seleksi pejabat publik berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu aspek yang dapat diperiksa adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik kandidat cawapres.

Menurut Budi, kepatuhan dalam pelaporan LHKPN tidak cukup hanya dilihat dari ketepatan waktu penyampaian laporan. Kebenaran dan kelengkapan informasi mengenai harta kekayaan yang dilaporkan juga menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap LHKPN dapat menjadi salah satu bagian dalam menelusuri rekam jejak serta komitmen kandidat terhadap transparansi.

Baca juga:

Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026

LHKPN Bukan Sekadar Kewajiban Administratif

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa LHKPN memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban administratif penyelenggara negara.

Menurutnya, laporan tersebut merupakan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas terkait kepemilikan harta kekayaan pejabat publik.

KPK berharap keterbukaan dan kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dapat menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara.

KPK berharap, transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting dalam membangun kepercayaan publik,

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

(Knu)

#KPK #Calon Wapres #LHKPN #MPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - 14 menit lalu
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Indonesia
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Kedua tokoh yang diusulkan presiden semestinya telah menyatakan kesediaan sebelum namanya disampaikan kepada MPR.
Dwi Astarini - 2 jam, 45 menit lalu
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan datang langsung ke MPR pada 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Berita Foto
Rapat Ad Hoc MPR Terkait Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
Ketua Panitia Ad Hoc MPR Pemilihan Wakil Presiden Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Ad Hoc MPR Terkait Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
Indonesia
Dibutuhkan Prabowo, Ketum MUI Dukung Dasco jadi Wapres
Wapres juga harus mampu melaksanakan program-program utama untuk membangun negara. Ia menilai dibutuhkan figur yang mampu memberikan masukan kepada Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Dibutuhkan Prabowo, Ketum MUI Dukung Dasco jadi Wapres
Indonesia
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Terkait mekanisme pemilihan calon wakil presiden pengganti, kata dia, Presiden memiliki waktu sampai tanggal 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Berita Foto
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Mechias Markus Mekeng dalam diskusi Majelis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Indonesia
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Setelah mengemban jabatan sebagai pemimpin MPR RI, dia mengatakan akan langsung mengikuti dinamika yang terjadi di MPR RI.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Indonesia
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
MPR menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa ijazah, administrasi, dan kesehatan calon wapres pengganti Gibran demi mencegah gugatan hukum.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
Bagikan