Headline

Perekaman KTP Elektronik Rendah, Ditjen Dukcapil Kirim Tim Jemput Bola

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 20 Januari 2019
Perekaman KTP Elektronik Rendah, Ditjen Dukcapil Kirim Tim Jemput Bola

Ilustrasi e-KTP (Foto: MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sekitar lima provinsi di Indonesia yang perekaman KTP elektroniknya masih rendah. Kelima provinsi itu yakni Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Kelima wilayah ini masih dibawah 85 persen penduduk yang memiliki KTP elektronik.

Dalam pesannya kepada relawan jemput bola perekaman KTP elektronik, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh meminta jemput bola perekaman KTP elektronik di lima provinsi tidak membedakan atau "pandang bulu" terhadap asal penduduk.

"Kalau ditemukan penduduk yang bersangkutan bukan orang wilayah di lima provinsi itu, jangan ditolak, gunakan rekam domisili," kata Zudan dalam acara Apel Pelepasan Tim Gabungan Pusat dan Daerah Dalm Rangka Jemput Bola Perekaman KTP-elektronik di Kantor Ditjen Dukcapil, Kemendagri, Jakarta, Minggu (20/1).

Zudan juga berharap relawan melayani siapapun penduduk di wilayah itu yang belum melakukan perekaman, meskipun penduduk itu bukan berdomisili di lima provinsi itu.

KTP elektronik
Ilustrasi KTP Elektronik (MP/Ist)

"Misalnya ada orang Tegal sedang bertugas di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, tolong dipenuhi perekamannya. Dukcapil dengan standar yang sama bisa menjadi perekat NKRI," jelas Zudan.

Dia menjelaskan, 138 relawan akan dibagi empat tim, dan diberangkatkan menuju kurang lebih 86 titik layanan yang terbagi di lima provinsi dan 26 kabupaten/kota yang cakupannya masih di bawah 85 persen.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo sebagaimana dilansir Antara dalam acara pelepasan relawan mengatakan perekaman KTP elektronik saat ini telah mencapai 97,21 persen. Jumlah penduduk yang belum terekam sebanyak kurang lebih 5,38 juta.

Lima provinsi yang akan menjadi sasaran jemput bola perekaman KTP elektronik, seluruhnya masih di bawah 85 persen dari sisi perekaman. Sulawesi Barat cakupan perekaman baru 77,80 persen, Maluku 79,95 persen, Maluku Utara 79,44 persen, Papua barat 64,18 persen dan Papua 37,98 persen.

"Dengan upaya gotong-royong dan partisipasi relawan, kami ucapkan terima kasih. Mohon relawan memedomani apa yang telah digariskan, untuk melakukan perekaman tidak hanya pada penduduk setempat, kalau ada penduduk lain jangan ditolak," kata Hadi Prabowo.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Jubir PSI Sebut Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Digoreng Lawan Politik Jokowi

#E-KTP #Kemendagri #Papua Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Pentingnya transparansi terkait keberangkatan umrah rombongan Mirwan MS dalam proses pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat jenderal Kemendagri
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap Bupati Mirwan, tetapi juga aparatur terkait lainnya di Pemkab Aceh Selatan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Indonesia
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Wamendagri Bima Arya menilai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS membuat kesalahan fatal karena pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Kemendagri akan memeriksa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang umrah saat wilayahnya terkena bencana. Wamendagri Bima Arya membuka kemungkinan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Indonesia
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Program prioritas nasional ini akan dijalankan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dengan kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Indonesia
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Kemendagri mencatat hanya 14,4% desa di Indonesia memiliki batas wilayah jelas alias hanya 10.909 desa dari total 75.266 desa di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
DPRD Pati memutuskan tidak melanjutkan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kemendagri menghormati keputusan tersebut dan menegaskan agar kepala daerah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Indonesia
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Pemanggilan itu dilakukan berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengenai insiden pemukulan yang dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Indonesia
Viral Warga Israel Diduga Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Disdukcapil Cianjur
Penelusuran melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak menemukan adanya data kependudukan dengan nama tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
Viral Warga Israel Diduga Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Disdukcapil Cianjur
Bagikan