Headline

Perekaman KTP Elektronik Rendah, Ditjen Dukcapil Kirim Tim Jemput Bola

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 20 Januari 2019
Perekaman KTP Elektronik Rendah, Ditjen Dukcapil Kirim Tim Jemput Bola

Ilustrasi e-KTP (Foto: MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sekitar lima provinsi di Indonesia yang perekaman KTP elektroniknya masih rendah. Kelima provinsi itu yakni Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Kelima wilayah ini masih dibawah 85 persen penduduk yang memiliki KTP elektronik.

Dalam pesannya kepada relawan jemput bola perekaman KTP elektronik, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh meminta jemput bola perekaman KTP elektronik di lima provinsi tidak membedakan atau "pandang bulu" terhadap asal penduduk.

"Kalau ditemukan penduduk yang bersangkutan bukan orang wilayah di lima provinsi itu, jangan ditolak, gunakan rekam domisili," kata Zudan dalam acara Apel Pelepasan Tim Gabungan Pusat dan Daerah Dalm Rangka Jemput Bola Perekaman KTP-elektronik di Kantor Ditjen Dukcapil, Kemendagri, Jakarta, Minggu (20/1).

Zudan juga berharap relawan melayani siapapun penduduk di wilayah itu yang belum melakukan perekaman, meskipun penduduk itu bukan berdomisili di lima provinsi itu.

KTP elektronik
Ilustrasi KTP Elektronik (MP/Ist)

"Misalnya ada orang Tegal sedang bertugas di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, tolong dipenuhi perekamannya. Dukcapil dengan standar yang sama bisa menjadi perekat NKRI," jelas Zudan.

Dia menjelaskan, 138 relawan akan dibagi empat tim, dan diberangkatkan menuju kurang lebih 86 titik layanan yang terbagi di lima provinsi dan 26 kabupaten/kota yang cakupannya masih di bawah 85 persen.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo sebagaimana dilansir Antara dalam acara pelepasan relawan mengatakan perekaman KTP elektronik saat ini telah mencapai 97,21 persen. Jumlah penduduk yang belum terekam sebanyak kurang lebih 5,38 juta.

Lima provinsi yang akan menjadi sasaran jemput bola perekaman KTP elektronik, seluruhnya masih di bawah 85 persen dari sisi perekaman. Sulawesi Barat cakupan perekaman baru 77,80 persen, Maluku 79,95 persen, Maluku Utara 79,44 persen, Papua barat 64,18 persen dan Papua 37,98 persen.

"Dengan upaya gotong-royong dan partisipasi relawan, kami ucapkan terima kasih. Mohon relawan memedomani apa yang telah digariskan, untuk melakukan perekaman tidak hanya pada penduduk setempat, kalau ada penduduk lain jangan ditolak," kata Hadi Prabowo.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Jubir PSI Sebut Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Digoreng Lawan Politik Jokowi

#E-KTP #Kemendagri #Papua Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
DPRD Pati memutuskan tidak melanjutkan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kemendagri menghormati keputusan tersebut dan menegaskan agar kepala daerah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Indonesia
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Pemanggilan itu dilakukan berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengenai insiden pemukulan yang dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Indonesia
Viral Warga Israel Diduga Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Disdukcapil Cianjur
Penelusuran melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak menemukan adanya data kependudukan dengan nama tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
Viral Warga Israel Diduga Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Disdukcapil Cianjur
Indonesia
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Akhmad Wiyagus baru saja dilantik jadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Pelantikan itu dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Indonesia
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Pembagian tugas 3 Wamendagri dilakukan berdasarkan tiga zona waktu di Indonesia: barat, tengah, dan timur.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Arlan mengaku menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Indonesia
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Teguran tertulis tidak bisa dianggap enteng.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Indonesia
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Itjen Kemendagri telah meminta keterangan terkait pencopotan Roni, yang ramai dibicarakan di media sosial itu, kepada Wali Kota Prabumulih Arlan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Bagikan