Perdebatan Biaya Haji Masih Alot


Ilustrasi - sejumlah calon jamaah haji dari Kotabaru yang akan berangkat ke Mekkah di Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Kalimantan Selatan pada beberapa waktu lalu. FOTO.ANTARA-HO/Doc
MerahPutih.com - Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kembali molor dari agenda yang dijadwalkan pada Rabu (15/2) siang.
Sedianya penetapan biaya haji dilakukan kemarin, Selasa (14/2), namun ditunda karena ada sejumlah hal yang belum sepakat antara pemerintah dengan DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menjelaskan, pihaknya masih belum sepakat pada 3 item dana haji, yakni konsumsi, akomodasi, dan masyair.
Baca Juga:
"Kalau tidak ada kesepakatan, saya sebagai ketua panja akan sampaikan ke ketua komisi, nanti kita akan rapat internal dulu seperti apa mengambil keputusannya," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).
Marwan mengakui, penetapan dana haji sudah molor satu hari. Dia berharap, hari ini akan ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR sehingga dana haji bisa ditetapkan.
"Karena dari sisi waktu, penting hari ini, karena DPR akan reses. Menunggu masa sidang lagi itu sudah lewat," ujarnya.
Baca Juga:
DPR Dorong Biaya Haji di Bawah Rp 50 Juta Tanpa Kurangi Peningkatan Pelayanan Jemaah
Lebih lanjut Marwan mengatakan, jika pembahasan diperpanjang konsekuensinya masa pelunasan bagi jemaah haji terlalu pendek.
"Kalau sekarang jemaah punya waktu rentang satu bulan," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Putra Haji Lulung Pilih Gabung di Partai NasDem
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah

Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya

Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
