Perbaiki Kualitas Udara di Jakarta, PKS Dorong Pemprov DKI Terapkan ERP
Andika Pratama - Jumat, 18 Oktober 2019
Pengendara melintasi alat teknologi sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14/11). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Dedi Supriadi mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memberlakukan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta.
Meski Pemprov DKI sudah menerapkan perluasan aturan ganjil genap yang menyasar 25 ruas jalan di Ibu Kota dalam menjalankan instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara.
Baca Juga
"ERP akan semakin memperkuat upaya pengendalian udara, selain itu dana yang diperoleh bisa difokuskan untuk membuat transportasi publik dan sarana pendukung seperti pedestrian semakin membuat nyaman warga Jakarta dan sekitarnya," kata Dedi di Jakarta, Jumat (18/10).
Meski demikian, tegas Dedi, Anies harus tetap menjalankan kebijakan ganjil genap walaupun saat ini Jakarta sudah memasuki musim penghujan.
Baca Juga
PDIP DKI Sindir Kebijakan Uji Emisi Anies Telat, Mending ERP Dikebut
Memang ada faktor alamiah untuk mengentaskan polusi udara lewat hujan. Bahkan Pemprov DKI pernah mewacanakan membuat hujan buatan sebagai salah satu langkah memperbaiki kualitas udara.
"Pengendalian Kualitas Udara jangan jadi melempem pelaksanaannya di lapangan karena faktor pengendali alamiah, yaitu hujan," ucap Dedi.
Dedi mengungkapkan, kulitas udara Ibu Kota saat ini masih tergolong tak sehat. Data yang dipaparkan air visual, AQI udara udara Ibu Kota masih diatas rata-rata 150.
Baca Juga
"Jam sibuk seperti pagi hari ini, dari data air visual, AQI rata-rata Jakarta masih di atas 150, dan ini tetap belum sehat," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat