Perbaiki Kualitas Udara di Jakarta, PKS Dorong Pemprov DKI Terapkan ERP
Pengendara melintasi alat teknologi sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14/11). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Dedi Supriadi mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memberlakukan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta.
Meski Pemprov DKI sudah menerapkan perluasan aturan ganjil genap yang menyasar 25 ruas jalan di Ibu Kota dalam menjalankan instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara.
Baca Juga
"ERP akan semakin memperkuat upaya pengendalian udara, selain itu dana yang diperoleh bisa difokuskan untuk membuat transportasi publik dan sarana pendukung seperti pedestrian semakin membuat nyaman warga Jakarta dan sekitarnya," kata Dedi di Jakarta, Jumat (18/10).
Meski demikian, tegas Dedi, Anies harus tetap menjalankan kebijakan ganjil genap walaupun saat ini Jakarta sudah memasuki musim penghujan.
Baca Juga
PDIP DKI Sindir Kebijakan Uji Emisi Anies Telat, Mending ERP Dikebut
Memang ada faktor alamiah untuk mengentaskan polusi udara lewat hujan. Bahkan Pemprov DKI pernah mewacanakan membuat hujan buatan sebagai salah satu langkah memperbaiki kualitas udara.
"Pengendalian Kualitas Udara jangan jadi melempem pelaksanaannya di lapangan karena faktor pengendali alamiah, yaitu hujan," ucap Dedi.
Dedi mengungkapkan, kulitas udara Ibu Kota saat ini masih tergolong tak sehat. Data yang dipaparkan air visual, AQI udara udara Ibu Kota masih diatas rata-rata 150.
Baca Juga
"Jam sibuk seperti pagi hari ini, dari data air visual, AQI rata-rata Jakarta masih di atas 150, dan ini tetap belum sehat," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Berita Terkait
Bukan Gaya, Ini Alasan Pramono Anung Tetap Berkostum Persija Saat Tinjau Kebakaran Terra Drone
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Pemprov DKI Lebih Pilih Kuburan Dalam Kota Daripada Gandeng Daerah Penyangga, Ini Alasannya
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Antrean Horor Bantar Gebang Renggut Nyawa Sopir Truk, Nasib Beasiswa Anak Almarhum Jadi Prioritas Pemprov DKI
Setop Bilang Kebaya Cuma Buat Emak-Emak! Pemprov DKI Gencarkan Jurus Agar Anak Muda Naksir Warisan UNESCO
Pramono Ambil Alih Tanggul Bocor Muara Baru Agar Jakarta Tak 'Tenggelam' Walau Bukan Tugas Pemprov DKI
Pramono Bongkar Jam Krusial Banjir Rob Ganas yang Bakal Melanda Jakarta Besok