Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Anggota komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai Pemprov DKI Jakarta telat menerapkan kebijakan uji emisi bagi kendaraan bermotor yang mengaspal di Jalan Raya Ibu Kota Jakarta.
Namun, menurut Gembong, uji emisi bukanlah solusi tunggal untuk mengentaskan masalah polusi udara di Jakarta. Masih banyak cara lain yang bisa ditempuh Pemprov DKI.
BACA JUGA: Penggugat Polusi Udara Jakarta Enggak Ngerti Jawaban Anies
"Ya sudah telat tapi lebih baik telat dari pada enggak ada action sama sekali. Tapi uji emisi bukan satu-satunya cara. Nah sekarang ini bagaimana pak Anies Baswedan bisa mendorong warga Jakarta beralih ke transportasi massal," kata Gemobong saat dikonfirmasi, Senin (8/7).
Menurut Gembong, langkah lain menekan polusi udara di Jakarta yaitu dengan pembatasan kendaran bermotor di ruas jalan tertentu dengan sistem jalan prabayar atau Electronic Road Pricing (ERP) sebagaimana yang hendak diterapkan di jalan Sudirman-Thamrin namun mandek hingga saat ini.
BACA JUGA: Digugat Terkait Polusi Udara Jakarta, Anies Sebut Penggugatnya Ikut Andil
Ketua Fraksi PDIP ini pun meminta agar Anies segera mentuntaskan proyek jalan elektronik di Sudirman-Thamrin karena proyek ini penting untuk mengurangi kendaran di jalanan ibu kota yang jelas berimbas langsung pada kuliatas udara.
"Terus yang paling penting berikutnya adalah ERP Jalan itu segera dijalankan. Enggak tahu tuh sekarang sampai di mana ceritanya. itu mesti segera kenapa ada masalah apa? Anies mesti mengkebut ERP," tuturnya.
Selain itu, kata Gembong, sistem integrasi antar moda yang sekarang sudah digagas melalui jaringan Jaklingko juga mesti terus dikembangkan agar semua moda angkutan massal di Jakarta bisa terhubung.
Cara ini Gembong yakin warga ibu akan secara sukarela meninggalkan kendaraan pribadinya dan mau menggunakan angkutan umum yang disediakan pemerintah. Dengan begitu polusi udara yang saat ini dalam kondisi darutar bisa membaik.
"Kewajiban pak Anies adalah memperbaiki alat trasportasi massal sekarang yang ada pelayanannya, sehinggaa masyarakat merasa aman nyaman menggunakan kendaraan umum itu," tutupnya.
BACA JUGA: Begini Cara Anies Baswedan Atasi Polusi Udara Jakarta
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta sedang gencar mengkampanyekan uji emisi bagi kendaraan bermotor di Ibu Kota. Tahun 2020 nanti semua kendaran bermotor di DKI wajib uji emisi.
Sangsi bagi yang tak lakukan uji emisi sedang dipertimbangkan pemerintah. Bahkan kendaraan yang tak lolos eji emisi akan dikenakan tarif harga parkir mahal, dibanding kendaraan yang lulus uji emisi. (Asp)
