Andika Pratama
MerahPutih.com - Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti segera menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan suap jasa angkut pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Asty telah diagendakan menjalani sidang pada Rabu, 19 Juni 2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
"Pada persidangan tersebut diagendakan pembacaraan dakwaan KPK," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/6).
BACA JUGA: Temui Kapolri, Pansel KPK Undang Anggota Polisi Ikut Seleksi
Selain peran terdakwa, kata Febri, jaksa lembaga antirasuah juga akan menguraikan peran pihak lainnya di perusahaan yang dalam perkara ini sebagai pemberi suap tersebut.
"Tentu saja akan mengurai perbuatan-perbuatan dugaan pemberian suap yang dilakukan oleh terdakwa," ujar Febri.
Asty Winasti bersama Anggota DPR Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso dan pejabat PT Inersia, Indung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap kerjasama PT Pilog dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap.
Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas kerjasama jasa pengangkutan pupuk. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Diduga telah terjadi enam kali menerima fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85.130.
Dari Bowo penyidik menyita uang sebesar Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks kontainer. Uang Rp8 miliar itu terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan kedalam amplop berwarna putih.
Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
BACA JUGA: Dinilai Langgar Kode Etik Advokat, BW Diadukan ke Peradi
Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)
