Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Praktisi hukum Suparji Ahmad menduga, dua terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir bakal langsung bebas apabila divonis bersalah. Ini jika mengacu pada tuntutan jaksa yang hanya setahun.
Keduanya sudah menjalani hukuman sejak ditangkap pada 27 Desember 2019 lalu sementara vonis bakal berlangsung pada 16 Juli mendatang.
Baca Juga:
Jaksa Agung Turun Tangan, JPU Novel Baswedan Bakal Kena Evaluasi?
Antara Desember 2019 sampai Juli 2020 sudah memasuki delapan bulan. Sementara, jika divonis setahun, akan tersisa 3 bulan lagi dimana waktu tersebut tak bisa dilakukan penahanan.
"Dia sudah menjalani 3/4 masa hukuman. Bisa saja akan bebas bersyarat kalau sesuai dengan vonis sesuai tuntutan jaksa," kata Suparji kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (3/7).
Suparji mengatakan, sulit bagi hakim jika memberi vonis diatas tuntutan. "Karena tren vonis melebih tuntutan bisa membuat polemik, masuknya ultrapetita," jelas praktisi hukum dari Universitas Al Azhar ini.
Suparji hanya berharap, hakim jangan tersandra dengan tuntutan jaksa dan mesti mendengar keadilan masyarakat. Bahkan, mestinya dua penyerang Novel diperberat hukumannya mengingat mereka adalah penegak hukum dari institusi Polri.
Apalagi, Kapolri Jenderal Idham Azis sudah meminta polisi yang terjerat narkoba divonis mati. "Ini mestinya pararel dengan dua pelaku penyerang Novel," terang Suparji.
Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak akan memberikan rekomendasi setelah mendapatkan keterangan dari Novel Baswedan perihal laporannya terkait persidangan terdakwa kasus penyerangan Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. Di mana mereka hanya dituntut satu tahun penjara.
"Jadi output-nya adalah rekomendasi. Rekomendasi itu memaparkan semua fakta-fakta yang objektif terhadap penanganan kasus itu dari mulai yang menjadi tugas kewenangan komisi dan penilaian kerja jaksanya," katanya.
Menurutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga akan mengevaluasi tuntutan terhadap kedua terdakwa penyiraman air keras tersebut. Namun, evaluasi Kejagung tidak masuk dalam pertimbangan rekomendasi Komjak.
"Kejagung kan memiliki pengawasan internal, itu bisa dilakukan secara langsung karena kan struktur Kejagung itu adalah struktural ke bawah. Tapi kalau komisi kan ini tidak memiliki struktural kejaksaan, jadi kita harus menunggu pelaksanaan tugas sampai putusan itu selesai," ujar Barita.
Baca Juga:
Proses Hukum Banyak Kejanggalan dan Jauh dari Fakta, Novel Baswedan Putus Asa?
Barita mengungkapkan, rekomendasi Komjak nantinya bertujuan untuk penyempurnaan organisasi. Kemudian, peningkatan kinerja dan tata organisasi dan prosedur penanganan kasus. "Rekomendasi berkaitan dengan reward (penghargaan) atau punishment (hukuman)," pungkas Barita.
Komisi Kejaksaan akan menyampaikan rekomendasi itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Rekomendasi itu diharapkan memperbaiki kinerja aparat penegak hukum. (Knu)
