Penyerangan Polsek Ciracas Tanda Keharmonisan TNI-Polri Hanya di Spanduk dan Baliho

MerahPutih.com - Ketua Setara Institute Hendardi menyoriti sinergi TNI-Polri yang hanya terjadi sebatas di tingkat elite kedua institusi. Sementara, di lapisan bawah sensitifitas antaranggota kerap terjadi.

Hal ini berkaca dari adanya penyerangan oknum TNI terhadap Polsek Ciracas yang menyebabkan beberapa orang terluka.

Baca Juga:

Begini Nasib Kru ANTV dan Dua Anggota Polri Korban Penyerangan Polsek Ciracas

"Sinergi kedua institusi selama ini hanya direpresentasikan oleh elite TNI-Polri dan oleh spanduk-baliho kedua pimpinan organisasi ini," kata Hendardi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/8).

Menurut Hendardi, ketegangan TNI-Polri selama ini selalu diatasi dengan langkah-langkah artifisial, simbolis, dan tidak struktural. Misalnya, aksi gendong-gendongan antara anggota, apel bersama dan lain-lain.

Ia mengapresiasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa yang memastikan akan memecat anggota-anggota yang terlibat.

Hendardi menilai langkah tegas tersebut merupakan salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera.

Namun, ia menilai hal tersebut belum cukup. Harus ada sinergi yang benar-benar terbangun antar prajurit TNI-Polri.

Ia mendorong Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurutnya revisi ini bisa memasukkan poin jaminan kesetaraan di muka hukum di Peradilan Militer.

"Presiden Joko Widodo bisa memprakarsai perubahan UU 31/1997 tentang Peradilan Militer sebagai agenda utama untuk memastikan jaminan kesetaraan di muka hukum, khususnya anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum," kata Hendardi.

Baca Juga:

DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Andika Perkasa Soal Perusakan Mapolsek Ciracas

Hendardi mengatakan ini terkait kasus perusakan Polsek Ciracas pada Sabtu dinihari lalu. Perusakan itu diduga dilakukan personel TNI.

Sambil menunggu revisi, TNI dan Polri, menurut Hendardi, perlu mempertimbangkan kemungkinan diselenggarakannya peradilan koneksitas atas peristiwa kekerasan yang dilakukan oknum TNI. Sesuai dengan Pasal 89-94 KUHP, dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer.

Selain itu reformasi di tubuh TNI juga tetap menjadi kebutuhan. Agenda lainnya yang bisa dilakukan adalah mendorong pembahasan RUU Perbantuan Militer. Hal ini kata dia berguna untuk memfungsikan TNI di operasi-operasi di luar perang.

KSAD Jendera Andika Perkasa berjanji akan terus memberikan informasi perkembangan penanganan kasus ini termasuk memastikan anggota-anggota yang terlibat akan dipecat dari kesatuan. (Knu)

Baca Juga:

Hoaks Prada MI Bikin Polsek Pasar Rebo dan Ciracas Dirusak