Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Kevin Wu menyoroti mengenai fenomena pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas). Ia pun memberi apresiasi kepada masyarakat yang berani mengungkap aksi pungutan liar.
"Dalam hal ini, adalah para pedagang kaki lima yang kalau mereka sampai berani speak-up ini kan sudah satu kondisi yang mungkin di titik akhir batas kesabaran mereka," tegasnya di DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/5).
Menurut Kevin, aparat keamanan dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri), beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bertindak untuk mengayomi dan melindungi kelompok masyarakat yang terdampak oleh pungli itu.
“Nah ini harusnya jadi momentum bagi para aparat, khususnya dalam hal ini aparat keamanan untuk ketika kelompok masyarakat sudah berani bersuara jangan dibiarkan mereka ini melawan sendirian, melawan kesemena-menaan, dan melawan ketidakadilan," tutur dia.
Baca juga:
Oleh karena itu, kata dia, Komisi A DPRD DKI meminta para aparat keamanan, khususnya dari TNI/Polri kemudian dari Satpol PP untuk melakukan penindakan terhadap oknum ormas yang melakukam pungli.
"Harusnya sudah menjemput apa yang sudah mereka lakukan ini. Harus ada tindakan tegas, hukum perlu ditegakkan," tuturnya.
Kevin juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kondisi para pedagang pula, seperti Pasar Jaya yang mengelola tempat-tempat para pedagang berjualan. Ia juga akan turun ke lapangan untuk mendengar langsung permasalahannya dari masyarakat.
"Pertama, kami sebagai anggota dewan akan sidak. Kami akan turun ke lapangan, kita akan dengar langsung permasalahan seutuhnya seperti apa. Kami bukan hanya ke satu titik, mungkin kami akan random ke beberapa titik," ujarnya.
Baca juga:
Kecam Aksi Premanisme Berkedok Ormas, Kejaksaan Ancam Jerat Pidana
Dalam kesempatan ini, Kevin juga memberikan peringatan kepada oknum-oknum aparat untuk tidak mendukung atau melindungi para pelaku pungli, alih-alih mengayomi dan melayani masyarakat yang terdampak ketidakadilan akibat tindakan tersebut.
Kevin menekankan seberapa pentingnya isu ini untuk ditanggapi karena menyangkut kondisi dan kesejahteraan para pedagang.
"Bagaimana tulang punggung mereka yang selama ini mencari usaha secara halal, secara baik itu harus dibebani dengan biaya-biaya tambahan berupa pungli, berupa biaya-biaya tambahan seperti ini," tegasnya.
"Kita mesti memiliki kepekaan dalam hal sosial maupun ekonomi, terlebih dalam situasi seperti ini. Jadi, tentu kami akan mendorong itu semua," lanjutnya.
Kevin mengakhiri dengan mengatakan bahwa ia akan berkoordinasi juga dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk menelusuri dan menindak ormas-ormas di Jakarta yang nantinya terbukti melakukan pungli. (Asp)
