Legislator DKI Minta TNI-Polri Tindak Oknum Ormas yang Lakukan Pungli

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Mei 2025
Legislator DKI Minta TNI-Polri Tindak Oknum Ormas yang Lakukan Pungli

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Kevin Wu menyoroti mengenai fenomena pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas). Ia pun memberi apresiasi kepada masyarakat yang berani mengungkap aksi pungutan liar.

"Dalam hal ini, adalah para pedagang kaki lima yang kalau mereka sampai berani speak-up ini kan sudah satu kondisi yang mungkin di titik akhir batas kesabaran mereka," tegasnya di DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/5).

Menurut Kevin, aparat keamanan dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri), beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bertindak untuk mengayomi dan melindungi kelompok masyarakat yang terdampak oleh pungli itu.

“Nah ini harusnya jadi momentum bagi para aparat, khususnya dalam hal ini aparat keamanan untuk ketika kelompok masyarakat sudah berani bersuara jangan dibiarkan mereka ini melawan sendirian, melawan kesemena-menaan, dan melawan ketidakadilan," tutur dia.

Baca juga:

Polri Usul Ormas Terbukti Lakukan Aksi Pemerasan Dibekukan

Oleh karena itu, kata dia, Komisi A DPRD DKI meminta para aparat keamanan, khususnya dari TNI/Polri kemudian dari Satpol PP untuk melakukan penindakan terhadap oknum ormas yang melakukam pungli.

"Harusnya sudah menjemput apa yang sudah mereka lakukan ini. Harus ada tindakan tegas, hukum perlu ditegakkan," tuturnya.

Kevin juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kondisi para pedagang pula, seperti Pasar Jaya yang mengelola tempat-tempat para pedagang berjualan. Ia juga akan turun ke lapangan untuk mendengar langsung permasalahannya dari masyarakat.

"Pertama, kami sebagai anggota dewan akan sidak. Kami akan turun ke lapangan, kita akan dengar langsung permasalahan seutuhnya seperti apa. Kami bukan hanya ke satu titik, mungkin kami akan random ke beberapa titik," ujarnya.

Baca juga:

Kecam Aksi Premanisme Berkedok Ormas, Kejaksaan Ancam Jerat Pidana

Dalam kesempatan ini, Kevin juga memberikan peringatan kepada oknum-oknum aparat untuk tidak mendukung atau melindungi para pelaku pungli, alih-alih mengayomi dan melayani masyarakat yang terdampak ketidakadilan akibat tindakan tersebut.

Kevin menekankan seberapa pentingnya isu ini untuk ditanggapi karena menyangkut kondisi dan kesejahteraan para pedagang.

"Bagaimana tulang punggung mereka yang selama ini mencari usaha secara halal, secara baik itu harus dibebani dengan biaya-biaya tambahan berupa pungli, berupa biaya-biaya tambahan seperti ini," tegasnya.

"Kita mesti memiliki kepekaan dalam hal sosial maupun ekonomi, terlebih dalam situasi seperti ini. Jadi, tentu kami akan mendorong itu semua," lanjutnya.

Kevin mengakhiri dengan mengatakan bahwa ia akan berkoordinasi juga dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk menelusuri dan menindak ormas-ormas di Jakarta yang nantinya terbukti melakukan pungli. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Ormas #TNI-Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Ismail menyarankan agar Perumda Pasar Jaya menerapkan konsep pengembangan kawasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Indonesia
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Secara sosiologis, meluasnya penyalahgunaan narkoba di Jakarta memerlukan kebijakan yang adaptif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Indonesia
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Judistira mengingatkan agar eksekusi di lapangan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Indonesia
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun
Tiga warga Cilincing tewas tersengat listrik saat banjir. DPRD DKI pun menyoroti anggaran Pemprov DKI senilai Rp 2,8 triliun.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun
Bagikan