Penunjukkan Ahok Dianggap Seret BUMN ke Ranah Politik

MerahPutih.com - Ekonom dari Institute for Development on Economic (Indef) Bhima Yudhistira menilai, menjadi pimpinan BUMN harusnya memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya mempunyai integritas dan tidak memiliki rekam jejak tersangkut kasus hukum.

Hal tersebut disampaikan Bima terkait polemik rencana pemerintah menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi pimpinan BUMN.

Baca Juga:

Fahri Hamzah: Erick Thohir Seharusnya Bela Ahok

"Yang pertama paling penting integritas. Yang kedua jangan pernah ada track record atau permasalahan hukum sebelumnya, itu juga berpengaruh kepada kredibilitas nantinya," kata Bima saat acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Ketika ditanya apakah Ahok memenuhi empat kriteria tersebut untuk menjadi pimpinan BUMN, Bima menyebut kemungkinan lain selain Ahok yang justru lebih tepat.

"Pertanyaannya saya balik, memang tidak ada orang lain yang lebih cocok dengan indikator-indikator tadi?" jawab Bima.

Menurut Bima, calon pimpinan BUMN harus orang profesional dan tidak terafiliasi langsung atau pun tidak langsung dengan partai politik mana pun.

Baca Juga:

Penolakan Ahok Jadi Bos BUMN Murni karena Urusan Politik

"Saya kira yang paling penting adalah tidak terafiliasi langsung tidak langsung dengan kepentingan politik. Memang susah, tapi itu harus dilakukan kalau mau berhasil seperti di negara lain. Biarkan saja BUMN kinerjanya makin bagus dengan manajemen yang profesional," ujarnya.

Terakhir, ia menyebut seorang pimpinan BUMN harus memenuhi kriteria sebagai komunikator yang bagus.

"Karena nanti BUMN ini akan bersentuhan dengan kredit usaha lain, swasta, investor, kreditur, itu kan diperlukan komunikasi yang baik juga. Komunikasi yang baik juga menjamin yang namanya karyawan itu loyal dan punya satu visi yang sama dengan pimpinan, kalau dimarah-marahin terus gimana?," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Rizal Ramli Dicap 'Dangkal' Kritik Ahok Cuma 'Kelas Glodok'