Pentingnya Dialog dalam Selesaikan Masalah di Papua

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 25 September 2019
Pentingnya Dialog dalam Selesaikan Masalah di Papua

Kerusuhan di Papua, Senin (19/8). Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Permasalahan Papua hingga saat ini masih belum terselesaikan oleh pemerintah. Wasekjen KPP-PRD Rudi Hartono mengatakan untuk menyelesaikan persoalan di Bumi Cenderawasih butuh dialog.

Menurutnya, dialog merupakan cara damai untuk mencari solusi bersama persoalan yang dihadapi oleh Papua baik terkait soal pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.


Baca Juga

Biang Kerok Kerusuhan Papua Versi Rizal Ramli

Rudi menuturkan pihaknya mendorong hal paling mendasar yakni dialog seluas-luasnya untuk memperbaiki masalah Papua. Bagi PRD, kata dia, menyelesaikan masalah di Papua adalah dengan cara merubah cara pandang yang salah selama orde baru hingga saat ini.

Aktivis Jaringan Damai Papua (JDP) Adriana Elizabeth (baju batik). Foto: MP/Kanu

"Selesaikan masalah Papua adalah dengan merubah cara pandang yang salah selama orde baru hingga saat ini. Kami berbicara dengan konsep dewan rakyat Papua, karena ini salah satu persoalan politik, karena orang Papua tidak memiliki ruang politiknya," kata Rudi dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (25/9)

Dikatakannya, nantinya Dewan Rakyat Papua dianggap bisa mengubah kehidupan rakyat Papua agar lebih di hormati lagi di negerinya sendiri.

"Nantinya bisa merubah rakyat Papua tidak lagi dianggap sebagai anak tiri didalam rumah Indonesia," sambungnya.

Baca Juga

Kalau Lobinya Bagus, Dalang Kericuhan di Papua Bisa Dibawa ke Indonesia

Dijelaskannya, pihaknya akan mengadopsi sebuah gagasan yaitu Nasionalisme teritorial yaitu hanya melihat Indonesia hanya dari wilayah, cara pandang seperti ini harus dirubah, jika tidak di rubah dalam konteks Papua negara tidak akan serius dalam membangun kehidupan manusia di Papua.

"Bagi kami apa yang bisa kita ambil dari Gus Dur bahwa pendekatan kemanusiaan, atau dialog pendekatan hati itu justru itu lebih menyentuh orang-orang Papua," jelasnya.

PRD, kata dia, akan mendorong dialog yang seluas-luasnya dengan melibatkan semua masyarakat, serta organisasi lainya, serta pemuka agama. Konsep yang ditawarkannya adalah untuk membangun partisipasi masyarakat, ada banyak persoalan di Papua bertumpuk-tumpuk tetapi Masyarakat Papua tidak memilki tempat menyimpan aspirasi nya.

"Basis Masyarakat Papua adalah suku-suku, kenapa mereka tidak di hadirkan dalam politik?," tegasnya.

Wasekjen KPP-PRD Rudi Hartono (kacamata). Foto: MP/Kanu

Sementara itu, Calon Bupati Raja Ampat Charles Imbir berharap persoalan Papua bisa segera dituntaskan dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah

Baca Juga

Tokoh Papua Larang Benny Wenda Ikut Campur Masalah NKRI

"Jokowi harus membangun dialog di Papua. Di Solo bisa kenapa Papua tidak," terangnya.

Ditempat yang sama aktivis Jaringan Damai Papua (JDP) Adriana Elizabeth mengingatkan bahwa asing memanfaatkan situasi dan menjadikan pintu masuk persoalan Ham di Papua.

"Makanya pendekatan dialog yang sudah dikonsep LIPI dan JDP diterima pemerintah itu bisa diaplikasikan. Kita satukan pemikiran dan kesamaan kita yaitu agar Papua tidak terjadi gejolak lagi," pungkasnya. (Knu)

#Papua #Partai Rakyat Demokratik
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Bagikan