Pengusaha Sambut Baik Keinginan Presiden Jadikan Outsourcing Program Unggulan

Luhung SaptoLuhung Sapto - Minggu, 02 April 2017
Pengusaha Sambut Baik Keinginan Presiden Jadikan Outsourcing Program Unggulan

Ilustrasi (Foto Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan industri jasa termasuk alih daya (outsourcing) sebagai salah satu program unggulan RI yang harus dibangun dan dikembangkan lebih luas di tahun ini.

“Kami sangat menyambut baik kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan industri jasa outsourcing sebagai salah satu bisnis unggulan yang harus dikembangkan tahun ini. Mengingat, jumlah angkatan kerja yang kian bertambah dari tahun ke tahun,” ujar Direktur SIMGroup, Anta Ginting, di Jakarta dalam keterangannya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan selain menyoroti masalah alih daya, pemerintah tengah fokus menangkap peluang besar dari business process outsourcing (BPO) yang dapat digarap anak muda Indonesia. Bisnis ini dikatakannya sudah sangat berkembang di negara-negara tetangga seperti Filipina yang mampu menggarap hingga US$25 miliar dalam satu tahun.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Anta menyebutkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2016 telah mencapai angka 127,8 juta jiwa, sementara jumlah pengangguran tercatat sebesar 7,0 juta jiwa. Kendati demikian, jumlah pengangguran di dalam negeri menunjukan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa penurunan jumlah pengangguran di dalam negeri juga difaktori oleh kehadiran outsourcing, dimana kami membantu para fresh graduate dalam mencari pekerjan, selain itu mereka juga mendapatkan pelatihan kerja secara insentif sebelum disalurkan ke perusahaan rekanan,” ujar fungsionaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.

SIMGroup sendiri, dikatakannya selalu menjalankan sistem outsourcing yang berlaku sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk lebih menyempurnakan kinerjanya, Anta mengaku dalam waktu dekat SIMGroup bersama Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) akan mengajukan regulasi untuk standard kualifikasi perusahaan, membentuk regulasi persyaratan pengguna perusahaan outsourcing, membuat regulasi standarisasi manajemen fee, dan hal teknis lainnya.

Hal itu guna memenuhi keinginan pemerintah agar sistem outsourcing di Indonesia berkeadilan bagi karyawan, maupun perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan bersama.

Seperti diketahui, SIMGroup yang berada di bawah bendera PT. Swakarya Mandiri telah memiliki lebih dari 1200 karyawan Cell Center yang tersebar di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya. Di 2018 ini SIMGroup menargetkan akan menambah 5.000 seat untuk calon karyawan yang akan disalurkan ke perusahaan baik di Jakarta, maupun di luar Jakarta.

#Outsourcing #SIMGroup #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Permenaker Outsourcing Ramai Ditolak, DPR Minta Kemenaker Gencar Sosialisasi ke Buruh
Agar substansi aturan tersebut dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, khususnya kalangan pekerja.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Permenaker Outsourcing Ramai Ditolak, DPR Minta Kemenaker Gencar Sosialisasi ke Buruh
Indonesia
DPR Minta RUU Ketenagakerjaan Hapus Perbudakan Modern dan Outsourcing
Seiring perubahan dunia kerja yang masif, Netty mengajak para pekerja untuk proaktif meningkatkan kompetensi diri melalui program vokasi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
DPR Minta RUU Ketenagakerjaan Hapus Perbudakan Modern dan Outsourcing
Indonesia
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Ribuan buruh menggelar aksi di DPR RI dan Monas jelang May Day 2026. Simak tuntutan KSPI dan potensi dampak lalu lintasnya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Indonesia
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Jadi Tersangka, KPK Bongkar Aliran Uang Rp 19 Miliar ke Keluarganya
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menjadi tersangka kasus korupsi outsourcing. KPK pun mengungkap aliran dana Rp 19 miliar ke keluarganya.
Soffi Amira - Rabu, 04 Maret 2026
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Jadi Tersangka, KPK Bongkar Aliran Uang Rp 19 Miliar ke Keluarganya
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Ikuti Perjanjian Tarif Trump, RUU Ketenagakerjaan Bakal Masukan PKWT dan Alih Daya
Dalam dokumen ART yang telah ditandatangani Indonesia dan AS beberapa waktu lalu menyebut Indonesia harus menyusun peraturan pelaksana yang membatasi penggunaan perusahaan pekerja alih daya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 27 Februari 2026
 Ikuti Perjanjian Tarif Trump, RUU Ketenagakerjaan Bakal Masukan PKWT dan Alih Daya
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Hubungan industrial yang harmonis saja tidak cukup. Dunia kerja Indonesia perlu bergerak ke arah hubungan industrial transformatif dengan produktivitas sebagai kunci utama, kata Yassierli, menekankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Indonesia
Kemnaker Bakal Cabut Izin Perusahaan Alih Daya Jika Tahan Ijazah Pekerja
Penahanan ijazah adalah tindakan kriminal, yang juga sudah tidak diperbolehkan sebagaimana Konvensi Organisasi Buruh Internasional
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Kemnaker Bakal Cabut Izin Perusahaan Alih Daya Jika Tahan Ijazah Pekerja
Bagikan