Pengusaha Sambut Baik Keinginan Presiden Jadikan Outsourcing Program Unggulan

Luhung SaptoLuhung Sapto - Minggu, 02 April 2017
Pengusaha Sambut Baik Keinginan Presiden Jadikan Outsourcing Program Unggulan

Ilustrasi (Foto Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan industri jasa termasuk alih daya (outsourcing) sebagai salah satu program unggulan RI yang harus dibangun dan dikembangkan lebih luas di tahun ini.

“Kami sangat menyambut baik kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan industri jasa outsourcing sebagai salah satu bisnis unggulan yang harus dikembangkan tahun ini. Mengingat, jumlah angkatan kerja yang kian bertambah dari tahun ke tahun,” ujar Direktur SIMGroup, Anta Ginting, di Jakarta dalam keterangannya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan selain menyoroti masalah alih daya, pemerintah tengah fokus menangkap peluang besar dari business process outsourcing (BPO) yang dapat digarap anak muda Indonesia. Bisnis ini dikatakannya sudah sangat berkembang di negara-negara tetangga seperti Filipina yang mampu menggarap hingga US$25 miliar dalam satu tahun.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Anta menyebutkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2016 telah mencapai angka 127,8 juta jiwa, sementara jumlah pengangguran tercatat sebesar 7,0 juta jiwa. Kendati demikian, jumlah pengangguran di dalam negeri menunjukan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa penurunan jumlah pengangguran di dalam negeri juga difaktori oleh kehadiran outsourcing, dimana kami membantu para fresh graduate dalam mencari pekerjan, selain itu mereka juga mendapatkan pelatihan kerja secara insentif sebelum disalurkan ke perusahaan rekanan,” ujar fungsionaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.

SIMGroup sendiri, dikatakannya selalu menjalankan sistem outsourcing yang berlaku sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk lebih menyempurnakan kinerjanya, Anta mengaku dalam waktu dekat SIMGroup bersama Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) akan mengajukan regulasi untuk standard kualifikasi perusahaan, membentuk regulasi persyaratan pengguna perusahaan outsourcing, membuat regulasi standarisasi manajemen fee, dan hal teknis lainnya.

Hal itu guna memenuhi keinginan pemerintah agar sistem outsourcing di Indonesia berkeadilan bagi karyawan, maupun perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan bersama.

Seperti diketahui, SIMGroup yang berada di bawah bendera PT. Swakarya Mandiri telah memiliki lebih dari 1200 karyawan Cell Center yang tersebar di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya. Di 2018 ini SIMGroup menargetkan akan menambah 5.000 seat untuk calon karyawan yang akan disalurkan ke perusahaan baik di Jakarta, maupun di luar Jakarta.

#Outsourcing #SIMGroup #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Hubungan industrial yang harmonis saja tidak cukup. Dunia kerja Indonesia perlu bergerak ke arah hubungan industrial transformatif dengan produktivitas sebagai kunci utama, kata Yassierli, menekankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Indonesia
Kemnaker Bakal Cabut Izin Perusahaan Alih Daya Jika Tahan Ijazah Pekerja
Penahanan ijazah adalah tindakan kriminal, yang juga sudah tidak diperbolehkan sebagaimana Konvensi Organisasi Buruh Internasional
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Kemnaker Bakal Cabut Izin Perusahaan Alih Daya Jika Tahan Ijazah Pekerja
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
Pengusaha Minta Indonesia Tiru India atau Filipina Dalam Terapkan Sistem Outsourcing
Melalui peningkatan pengawasan sertifikasi pada perusahaan penyalur, pemerintah bisa memastikan pekerja outsourcing mendapatkan haknya sesuai regulasi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Mei 2025
Pengusaha Minta Indonesia Tiru India atau Filipina Dalam Terapkan Sistem Outsourcing
Indonesia
Dibanding Hapus Outsourcing, Pemerintah Diminta Naikkan Standar Pendapatan
Penghapusan outsourcing bukan pilihan yang tepat di tengah dinamika bisnis yang sedang melambat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Mei 2025
Dibanding Hapus Outsourcing, Pemerintah Diminta Naikkan Standar Pendapatan
Indonesia
Apindo Ingatkan Dampak Penghapusan Outsourcing, Pekerja Informal Bakal Tambah Banyak
Skema pekerja outsourcing seharusnya tidak dipandang selalu negatif, karena aturan tersebut pada dasarnya memberikan perlindungan ketenagakerjaan dan kepastian hukum bagi para pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 10 Mei 2025
Apindo Ingatkan Dampak Penghapusan Outsourcing, Pekerja Informal Bakal Tambah Banyak
Indonesia
Pengamat Ingatkan Prabowo Soal Penghapusan Outsourcing Jangan Cuma Janji
Dia menyebut, outsourcing selama ini berkembang menjadi instrumen legal eksploitasi buruh
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Mei 2025
Pengamat Ingatkan Prabowo Soal Penghapusan Outsourcing Jangan Cuma Janji
Indonesia
Rencana Penghapusan Outsourcing Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo ke Buruh
Pemerintah selalu hadir untuk memberikan kepastian kepada para pekerja seperti jaminan sosial dan seterusnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Mei 2025
Rencana Penghapusan Outsourcing Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo ke Buruh
Indonesia
Menaker Pastikan Isu Outsourcing Masuk di Revisi UU Ketenagakerjaan
Kemnaker juga tengah memproses tindak lanjut atas salah satu amar Putusan MK tersebut yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri tentang alih daya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Mei 2025
Menaker Pastikan Isu Outsourcing Masuk di Revisi UU Ketenagakerjaan
Berita Foto
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Maret 2025
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Bagikan