Pengusaha Sambut Baik Keinginan Presiden Jadikan Outsourcing Program Unggulan


Ilustrasi (Foto Ist)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan industri jasa termasuk alih daya (outsourcing) sebagai salah satu program unggulan RI yang harus dibangun dan dikembangkan lebih luas di tahun ini.
“Kami sangat menyambut baik kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan industri jasa outsourcing sebagai salah satu bisnis unggulan yang harus dikembangkan tahun ini. Mengingat, jumlah angkatan kerja yang kian bertambah dari tahun ke tahun,” ujar Direktur SIMGroup, Anta Ginting, di Jakarta dalam keterangannya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan selain menyoroti masalah alih daya, pemerintah tengah fokus menangkap peluang besar dari business process outsourcing (BPO) yang dapat digarap anak muda Indonesia. Bisnis ini dikatakannya sudah sangat berkembang di negara-negara tetangga seperti Filipina yang mampu menggarap hingga US$25 miliar dalam satu tahun.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Anta menyebutkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2016 telah mencapai angka 127,8 juta jiwa, sementara jumlah pengangguran tercatat sebesar 7,0 juta jiwa. Kendati demikian, jumlah pengangguran di dalam negeri menunjukan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.
“Tidak bisa kita pungkiri bahwa penurunan jumlah pengangguran di dalam negeri juga difaktori oleh kehadiran outsourcing, dimana kami membantu para fresh graduate dalam mencari pekerjan, selain itu mereka juga mendapatkan pelatihan kerja secara insentif sebelum disalurkan ke perusahaan rekanan,” ujar fungsionaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.
SIMGroup sendiri, dikatakannya selalu menjalankan sistem outsourcing yang berlaku sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
Untuk lebih menyempurnakan kinerjanya, Anta mengaku dalam waktu dekat SIMGroup bersama Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) akan mengajukan regulasi untuk standard kualifikasi perusahaan, membentuk regulasi persyaratan pengguna perusahaan outsourcing, membuat regulasi standarisasi manajemen fee, dan hal teknis lainnya.
Hal itu guna memenuhi keinginan pemerintah agar sistem outsourcing di Indonesia berkeadilan bagi karyawan, maupun perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan bersama.
Seperti diketahui, SIMGroup yang berada di bawah bendera PT. Swakarya Mandiri telah memiliki lebih dari 1200 karyawan Cell Center yang tersebar di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya. Di 2018 ini SIMGroup menargetkan akan menambah 5.000 seat untuk calon karyawan yang akan disalurkan ke perusahaan baik di Jakarta, maupun di luar Jakarta.
Bagikan
Berita Terkait
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia

Kemnaker Bakal Cabut Izin Perusahaan Alih Daya Jika Tahan Ijazah Pekerja

Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu

Pengusaha Minta Indonesia Tiru India atau Filipina Dalam Terapkan Sistem Outsourcing

Dibanding Hapus Outsourcing, Pemerintah Diminta Naikkan Standar Pendapatan

Apindo Ingatkan Dampak Penghapusan Outsourcing, Pekerja Informal Bakal Tambah Banyak

Pengamat Ingatkan Prabowo Soal Penghapusan Outsourcing Jangan Cuma Janji

Rencana Penghapusan Outsourcing Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo ke Buruh

Menaker Pastikan Isu Outsourcing Masuk di Revisi UU Ketenagakerjaan

Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
