Dibanding Hapus Outsourcing, Pemerintah Diminta Naikkan Standar Pendapatan

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya untuk menghapus sistem outsourcing atau pekerja alih daya, salah satunya melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kepastian jaminan bagi pekerja menjadi perbaikan utama yang perlu diperhatikan dalam sistem tenaga alih daya (outsourcing).

Wijayanto berpendapat penghapusan outsourcing bukan pilihan yang tepat di tengah dinamika bisnis yang sedang melambat.

Langkah tersebut, kata ia, dinilai bisa meningkatkan risiko berusaha, pembengkakan biaya, hingga risiko penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin masif.

Baca juga:

Apindo Ingatkan Dampak Penghapusan Outsourcing, Pekerja Informal Bakal Tambah Banyak

Maka dari itu, alih-alih menghapus sistem, Wijayanto menyebut perbaikan kondisi kerja dan tingkat kesejahteraan menjadi langkah yang lebih bijak untuk dilakukan.

Adapun perbaikan itu salah satunya mengenai kepastian akses terhadap jaminan kesehatan, seperti BPJS Kesehatan.

Perbaikan berikutnya adalah tentang perlindungan hukum melalui kontrak yang lebih jelas dan transparan terkait hak dan kewajiban.

Wijayanto mengingatkan pentingnya standar pendapatan yang lebih memadai bagi tenaga kerja alih daya.

Pemerintah juga bisa memberikan insentif kebijakan terhadap perusahaan penyalur tenaga alih daya.

"Yang lebih penting adalah jaminan agar perbaikan kebijakan sistem outsourcing terimplementasikan," katanya.