Pengrusakan Musala, Alissa Wahid Nilai Indonesia Darurat Toleransi

MerahPutih.Com - Putri mendiang Presiden Gus Dur yang juga pegiat komunitas Gusdurian, Alissa Wahid menyatakan kasus pengrusakan musala di Perum Agape, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara menunjukan bahwa Indonesia darurat toleransi.

Lebih lanjut, Koordinator Jaringan Gusdurian ini mengungkapkan bahwa perusakan dan pelarangan pembangunan rumah ibadah sudah jamak terjadi.

Baca Juga:

Pidato Jokowi Singgung Radikalisme, Setara: Intoleransi Adalah Hulu Dari Terorisme

Alissa kemudian memaparkan sejumlah kasus seperti pembakaran masjid di Tolikara Papua, pembakaran gereja di Singkil Aceh, pelarangan pendirian gereja di Yogyakarta dan Semarang, pelarangan pendirian Pura di Bekasi, hingga berlarut-larutnya kasus gereja GKI Yasmin Bogor.

"Ini menjadikan status negara menjadi ‘darurat toleransi’. Eksklusivisme beragama yang menguat, kurangnya dialog antar pemeluk agama, hingga peraturan negara yang mengekang kebebasan berpendapat menjadi beberapa faktor yang melatari terjadinya berbagai kasus intoleransi berbasis agama.

"Hal ini tentu disayangkan mengingat negara Indonesia mempunyai konstitusi yang menjunjung tinggi kebebasan beribadah dan beragama," kata Alissa kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/1).

Ia berpandangan bahwa pada prinsipnya kebebasan beribadah dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional warga yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

"Karena itu perusakan terhadap tempat ibadah harus ditindak secara tegas dan memproses hukum pelaku dan provokatornya," kata Alissa.

Kebinekaan dan keterbukaan sesungguhnya adalah wawasan nasional yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah.

Agama-agama dengan segala keragamannya menyebar secara nasional. Tata kelola kehidupan beragama, dengan demikian, haruslah dijalankan dalam kerangka nasional.

Pemerintah daerah perlu selalu melihat dalam kacamata yang lebih besar, bukan hanya kacamata daerahnya saja, dan tidak terjebak pada mayoritarianisme di daerah.

"Mencegah konflik untuk menjaga kerukunan memang merupakan hal yang sangat penting, namun hal itu tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar konstitusi," sebut Alissa.

Alissa Wahid mengecam segala bentuk perusakan tempat ibadah atas alasan apapun. Tindakan perusakan tersebut bisa disebut sebagai aksi kriminal sehingga pelaku harus diproses secara hukum.

Ia juga meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak pelaku perusakan sesuai hukum yang berlaku dan menjamin keamanan agara masyarakat bisa beribadah dengan tenang sesuai dengan agama masing-masing.

Baca Juga:

Hasil Survei: Kelas Menengah dan Kaum Terdidik Sudah Disusupi Ajaran Intoleransi

"Kami meminta kepada pemerintah setempat untuk mendinginkan suasana serta memperbaiki bangunan yang telah dirusak," kata dia.

Putri presiden keempat Abdurahman Wahid ini menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan seluruh proses hukum kepada pihak berwajib serta bersikap bijak dalam bermedia sosial dengan tidak menebar umpatan, ujaran kebencian, dan melebih-lebihkan informasi berita, baik karena dugaan yang tidak berdasar (misinformasi) atau pun penyelewengan (disinformasi).(Knu)

Baca Juga:

Forum Rektor se-Sumbar Deklarasikan Antiradikalisme dan Intoleransi