Penghitungan Kerugian Negara Kasus Pelindo II Rampung 70 Persen

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 16 Desember 2015
Penghitungan Kerugian Negara Kasus Pelindo II Rampung 70 Persen

Ketua Pansus Pelindo II DPR Rieke Diah Pitaloka (tengah) berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi (kedua kiri) didampingi Ketua BPK Harry Azhar (kiri). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan bahwa analisis kerugian negara terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II belum selesai.

"Kemungkinan sudah 60-70 persen (hitungan kerugian negara)," ujar Harry saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (16/12).

Untuk itu, kata Harry, BPK masih membutuhkan dokumen tambahan yang saat ini sebagian masih ada di Bareskrim Polri. Nantinya, dokumen yang dimiliki BPK dengan Bareskrim akan dicocokkan. Harry tak menjelaskan dokumen apa yang masih ada di Bareskrim saat ini.

"Intinya tentang kerugian negara, saya tidak bisa sebutkan," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes (Pol) Agung Setya membenarkan bahwa masih ada dokumen yang dibutuhkan BPK. Sehingga hasil akhir kerugian negara dari BPK belum keluar.

"Memang ada dokumen tambahan yang baru kita peroleh," tuturnya.

Meski demimian, Agung tak menjelaskan dokumen apa yang baru didapatkan tersebut. Selain itu, Agung tidak menyebutkan apakah dokumen tersebut sudah diberikan kepada BPK.

Agung menegaskan, penyidik sedang bekerja bersama BPK untuk menyelesaikan penghitungan akhir kerugian negara, termasuk dengan pihak lain untuk menuntaskan kasus ini.

Untuk diketahui sebelumnya, Bareskrim telah melakukan penggeledahan yang kedua kalinya di kantor Pelindo II yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dari hasil penggeledahan itu, diduga Bareskrim kembali melakukan penyitaan sejumlah berkas maupun dokumen penting untuk keperluan penyidikan.

Hari ini, penyidik kembali memeriksa tersangka Ferialdy Noerlan dalam kasus ini. Pemeriksaan kali ini merupakan yang kedua kalinya sebagai tersangka.

Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik, termasuk Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino. (gms)


BACA JUGA:

  1. Pansus Pelindo II Usut Dugaan Intimidasi terhadap Saksi
  2. Rieke Dukung Operasi Tangkap Tangan Terhadap Anggota Pansus Pelindo II
  3. Ketua Pansus Pelindo II Minta Telepon Anggota Pansus Disadap
  4. RJ Lino Sebut Pengadaan Mobile Crane PT Pelindo II Tak Bermasalah
  5. Rieke Dyah Pitaloka Berharap Pansus Pelindo II Tak Jadi Pesakitan
#Harry Azhar Azis #Pelindo II #BPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Haerul Saleh disebut berada di lantai empat rumah saat kebakaran terjadi.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Indonesia
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
BPK meminta masyarakat dapat memberikan privasi bagi keluarga besar almarhum pada masa berkabung ini.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
Indonesia
3 Orang ART Selamat Saat Rumah Anggota BPK Terbakar
Korban sudah diatasi oleh petugas dan dibawa menggunakan ambulance ke RSUD Pasar Minggu untuk penanganan lebih lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
3 Orang ART Selamat Saat Rumah Anggota BPK Terbakar
Indonesia
Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Tewas Akibat Kebakaran di Rumahnya, Sosok Sederhana dan Berintegritas
Haerul dikenal sebagai sosok yang menjunjung profesionalisme dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Tewas Akibat Kebakaran di Rumahnya, Sosok Sederhana dan Berintegritas
Berita Foto
BPK Serahkan Laporan IHPS Semester II 2025 dalam Rapat Paripurna DPR
Ketua DPR Puan Maharani menerima laporan IHPS dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 April 2026
BPK Serahkan Laporan IHPS Semester II 2025 dalam Rapat Paripurna DPR
Indonesia
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Ketiadaan regulasi komprehensif dalam Peraturan Presiden terkait peran BPKP memicu potensi bias kewenangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Indonesia
Rawan Penyimpangan Dana Hibah Keraton 2018-2025, Tedjowulan Kirim Surat Audit BPK
Permohonan audit keuangan terkait dana hibah era kepemimpinan Paku Buwono XIII periode 2018-2025.
Frengky Aruan - Senin, 23 Februari 2026
Rawan Penyimpangan Dana Hibah Keraton 2018-2025, Tedjowulan Kirim Surat Audit BPK
Indonesia
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
KPK menggandeng KPK untuk menelusuri kasus korupsi kuota haji tambahan. Pemeriksaan ini melibatkan biro haji dan umrah.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
MAKI mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. KPK digugat terkait SP3 kasus tambang nikel Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
Indonesia
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
KPK memeriksa tiga saksi dan menggandeng BPK untuk hitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyewaan mesin EDC senilai Rp 1,2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Bagikan