Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

Penghayat Sapta Darma Wonogiri Lega, Kepercayaan Dicantumkan Dalam KTP-el

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 27 Februari 2019
 Penghayat Sapta Darma Wonogiri Lega, Kepercayaan Dicantumkan Dalam KTP-el

Pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP-el (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pencantuman kepercayaan pada kolom agama dalam kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) mendapat sambutan antusias dari penghayat Sapta Darma Wonogiri, Jawa Tengah.

Sekitar 41 warga dari Kabupaten Wonogiri merasa lega lantaran penganut kepercayaan sudah diakui secara administrasi dalam kartu identitas penduduk.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Wonogiri, Sungkono, mengatakan sudah ada formulasi khusus untuk mencantumkan aliran kepercayaan di kolom KTP-el. Bahkan, sampai saat ini sudah ada puluhan warga Wonogiri yang mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama.

"Kami mencatat ada sebanyak 41 orang mencantumkan penganut kepercayaan di kolom agama KTP-el. Data itu sampai tanggal 26 Februari," ujar Sungkono, Rabu (27/2).

Ilustrasi kosongnya kolom agama bagi penghayat kepercayaan
Ilustrasi kosongnya kolom agama bagi penganut kepercayaan dalam KTP-el (Diskominfo Kabupaten Pasuaran)

Pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama pada KTP-el sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penganut kepercayaan langsung berbondong-bondong mengubah kolom agama di KTP.

"Penghayat kepercayaan Sapta Darma paling banyak pengikutnya untuk mengubah kolom agama pada KTP-el. Kami mencatat di Kabupaten Wonogiri ada lima kelompok penganut kepercayaan," kata dia.

Lima kelompok penganut kepercayaan tersebut, yakni Sapta Darma, Kapribaden, Semarah, Hardo Busoro, dan Waspodo. Keberadaan kelompok penganut kepercayaan di Kabupaten Wonogiri ini sudah ada sejak puluhan tahun.

"Kita tidak memaksa mereka mengubah kolom agama di KTP-el. Kalau ada kita layani dengan baik karena itu amanat UU," papar Sungkono.

Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Wonogiri Agus Tri Hari Mulyanto, mengatakan anggota penghayat kepercayaan Sapta Darma paling aktif mengubah kolom agama di KTP-el. Sementara empat anggota kepercayaan lainnya masih bertahan dengan status agama saja di kolom KTP-el.

"Ada 20 orang penghayat Sapta Darma di Wonogiri telah mencantumkan aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP-el. Sisanya masih belum selesai kita proses" kata dia.

Perubahan kolom agama di KTP-el juga merubah status agama yang ada di kartu keluarga (KK). MLKI mencatat ada sebanyak 650 penghayat Sapta Darma serta 30 sanggar tersebar di 25 kecamatan di Wonogiri.

"Sanggar itu disucikan sekaligus sebagai tempat beribadah kelompok penghayat Sapta Darma. Kita dapat berkomunikasi dengan baik meskipun berbeda-beda kepercayaan," kata Agus.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputh.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya.

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Donald Trump Tiba di Hanoi untuk Bertemu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un

#Aliran Kepercayaan #KTP EL #Mahkamah Konstitusi #Kepercayaan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
[HOAKS atau FAKTA ]: Program MBG Ditutup, Dananya Dialihkan ke Pendidikan
Mahkamah Konstitusi (MK) dikabarkan akan mengalihkan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk program pendidikan.
Frengky Aruan - Senin, 13 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Program MBG Ditutup, Dananya Dialihkan ke Pendidikan
Tradisi
13 Juli Resmi Jadi Hari Kepercayaan kepada Tuhan YME Nasional, Awalnya dari Wongsonegoro
Pemerintah menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan YME melalui SK Menteri Kebudayaan No. 135/2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Juli 2026
13 Juli Resmi Jadi Hari Kepercayaan kepada Tuhan YME Nasional, Awalnya dari Wongsonegoro
Indonesia
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
MK telah memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan bukan merupakan revisi undang-undang, paling lambat Oktober 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
Indonesia
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Komisi II DPR berkomitmen agar amendemen yang dihasilkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Indonesia
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Pemohon mengungkapkan permintaan tersebut dilatarbelakangi muncul kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Indonesia
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
MK menggelar sidang uji materi UU Migas. Pemohon menilai mekanisme penetapan harga BBM yang mengacu harga minyak global bertentangan dengan amanat konstitusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
Indonesia
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil UU Peradilan Agama terkait sidang isbat Ramadan. Kader Muhammadiyah menggugat Pasal 52A yang dianggap diskriminatif terhadap metode hisab.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Indonesia
Respons Putusan MK, AHY Sebut Demokrat Konsisten Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Partai politik bisa didiskualifikasi di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30 persen.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Putusan MK, AHY Sebut Demokrat Konsisten Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
GMNI Serahkan Amicus Curiae Uji Materiil UU TNI ke MK, Tegaskan Supremasi Sipil Pasca-Reformasi
GMNI Jakarta menyerahkan amicus curiae ke MK terkait UU TNI. Dokumen menegaskan pentingnya supremasi sipil, koreksi Reformasi 1998, dan peneguhan Pancasila 1 Juni 1945.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
GMNI Serahkan Amicus Curiae Uji Materiil UU TNI ke MK, Tegaskan Supremasi Sipil Pasca-Reformasi
Bagikan