Kabinet Indonesia Maju

Pengangkatan Belasan Wamen Dikritik Bertentangan dengan Tekad Jokowi Pangkas Birokrasi

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 25 Oktober 2019
 Pengangkatan Belasan Wamen Dikritik Bertentangan dengan Tekad Jokowi Pangkas Birokrasi

Anggota Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay kritik pengangkatan wamen sebanyak 12 orang (Foto: www.salehdaulay.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi PAN DPR Saleh Daulay menilai, posisi wakil menteri masih menimbulkan tanda tanya dan penuh kontradiksi dengan tekad Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saleh mencontohkan, Jokowi mengatakan bahwa akan melakukan reformasi birokrasi yang luar biasa.

Baca Juga:

Pujian Sofyan Djalil untuk Politisi PSI yang Jadi Wakilnya di Kementerian ATR

"Menurut saya kalau dilakukan terobosan besar yaitu dengan memangkas eselon 3 dan 4. Jadi nanti akan disisakan hanya eselon 1 dan 2. Itu sebetulnya satu langkah yang progresif dan saya kira perlu dicoba," ujar Saleh kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10).

Presiden Jokowi bersama kedua belas orang wakil menteri
Presiden Jokowi bersama kedua belas Wakil Menteri di Istana Negara (Foto: Twitter@jokowi)

Menurut Saleh, ditengah uapaya Jokowi melakukan reformasi luar biasa, namun ada 12 yang sedang diperkenalkan di istana untuk menjadi wakil menteri.

"Pertanyaannya apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan itu tadi," ucap Saleh Daulay.

Presiden Jokowi mengatakan nantinya eselon-eselon tersebut akan disederhanakan menjadi 2 level.

Menurut Saleh, pengangkatan wakil menteri tak sejalan dengan gagasan yang diucapkan Presiden Jokowi.

"Itu sebetulnya satu langkah yang progresif dan saya kira perlu dicoba. Tapi pada sisi yang lain kita mendengar ada 12 orang yang sedang diperkenalkan di istana untuk menjadi wakil menteri," tutur dia.

"Saya juga melihat bahwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan hari ini masih menimbulkan tanda tanya, menyisakan tanda tanya," kata Saleh.

Baca Juga:

Pesan Ryamizard ke Prabowo: Tugas Menhan Itu Luar Biasa, Kalau Tidak Siap Berarti Tak Mampu

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Perkenalan 12 wakil menteri dilakukan Jokowi di Istana Kepresidenan hari ini, Jumat (25/10).(Knu)

Baca Juga:

Peneliti Spesialis Jokowi Beberkan Alasan Masuknya Prabowo ke Kabinet Indonesia Maju

#DPR RI #Partai Amanat Nasional #Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin #Reformasi Birokrasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan