Kabinet Indonesia Maju

Pengangkatan Belasan Wamen Dikritik Bertentangan dengan Tekad Jokowi Pangkas Birokrasi

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 25 Oktober 2019
 Pengangkatan Belasan Wamen Dikritik Bertentangan dengan Tekad Jokowi Pangkas Birokrasi

Anggota Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay kritik pengangkatan wamen sebanyak 12 orang (Foto: www.salehdaulay.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi PAN DPR Saleh Daulay menilai, posisi wakil menteri masih menimbulkan tanda tanya dan penuh kontradiksi dengan tekad Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saleh mencontohkan, Jokowi mengatakan bahwa akan melakukan reformasi birokrasi yang luar biasa.

Baca Juga:

Pujian Sofyan Djalil untuk Politisi PSI yang Jadi Wakilnya di Kementerian ATR

"Menurut saya kalau dilakukan terobosan besar yaitu dengan memangkas eselon 3 dan 4. Jadi nanti akan disisakan hanya eselon 1 dan 2. Itu sebetulnya satu langkah yang progresif dan saya kira perlu dicoba," ujar Saleh kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10).

Presiden Jokowi bersama kedua belas orang wakil menteri
Presiden Jokowi bersama kedua belas Wakil Menteri di Istana Negara (Foto: Twitter@jokowi)

Menurut Saleh, ditengah uapaya Jokowi melakukan reformasi luar biasa, namun ada 12 yang sedang diperkenalkan di istana untuk menjadi wakil menteri.

"Pertanyaannya apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan itu tadi," ucap Saleh Daulay.

Presiden Jokowi mengatakan nantinya eselon-eselon tersebut akan disederhanakan menjadi 2 level.

Menurut Saleh, pengangkatan wakil menteri tak sejalan dengan gagasan yang diucapkan Presiden Jokowi.

"Itu sebetulnya satu langkah yang progresif dan saya kira perlu dicoba. Tapi pada sisi yang lain kita mendengar ada 12 orang yang sedang diperkenalkan di istana untuk menjadi wakil menteri," tutur dia.

"Saya juga melihat bahwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan hari ini masih menimbulkan tanda tanya, menyisakan tanda tanya," kata Saleh.

Baca Juga:

Pesan Ryamizard ke Prabowo: Tugas Menhan Itu Luar Biasa, Kalau Tidak Siap Berarti Tak Mampu

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Perkenalan 12 wakil menteri dilakukan Jokowi di Istana Kepresidenan hari ini, Jumat (25/10).(Knu)

Baca Juga:

Peneliti Spesialis Jokowi Beberkan Alasan Masuknya Prabowo ke Kabinet Indonesia Maju

#DPR RI #Partai Amanat Nasional #Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin #Reformasi Birokrasi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Bagikan