Pengamat: Tidak Ada Alasan Bagi MK Terima Dalil Kubu 02
Gedung Mahkamah Konstitusi (MP/Rizki Fitrianto)
Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir yakin apa yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu pada sidang lanjutan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Selasa (18/6) bisa menjadi titik pijakan bagi hakim MK.
Sebab apa yang disampaikan merupakan data dan fakta yang dibutuhkan dalam persidangan. MK tentu hanya mengamini dalil yang ada. Selebihnya jika tidak ada fakta, maka dikesampingkan demi hukum.
"Untuk sementara berdasarkan pengakuan KPU dan Bawaslu serta pihak terkait, tidak ada alasan bagi MK untuk menerima dalil yang disampaikan oleh kubu 02," kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (18/6).
BACA JUGA: Kutip Hadis Nabi, Yusril: Seandainya Manusia Diberi Kebebasan Menuduh Maka Orang Seenaknya Menuduh
Untuk membuktikan adanya kecurangan TSM tentu tidak mudah, butuh banyak dokumen pendukung serta saksi-saksi yang kredibel.
Hal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Faldo Maldini selaku juru bicara BPN yang mengatakan bahwa sangat sulit bagi Prabowo-Sandi untuk menang di MK.
"Artinya kubu Prabowo-Sandi sendiri sadar betul betapa sulitnya untuk menemukan barang bukti kecurangan. Apalagi memang tidak terjadi kecurangan, lalu mau diambil dari mana datanya," imbuh Wempy.
BACA JUGA: Tim Hukum Prabowo-Sandi Beberkan Bolong-Bolong Jawaban KPU
Wempy juga mengkritisi adanya aksi massa yang dinilai tidak mengindahkan arahan Prabowo yang menyatakan tidak boleh berbondong-bondong ke MK.
"Publik bisa saja menilai bahwa, massa tersebut tidak lagi taat terhadap seruan Pak Prabowo. Atau massa tersebut tidak terkait dengan Prabowo tapi mereka adalah massa yang terpisah yang mempunyai kepentingan sendiri," pungkas Wempy. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi