Pengamat Soroti Pandemi Corona Jadi Panggung Politik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 16 Mei 2020
Pengamat Soroti Pandemi Corona Jadi Panggung Politik

Ilustrasi. (MP/Pixabay.com/Mampu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti adanya kemungkinan sejumlah pihak mencari panggung politik di tengah upaya meredam pandemi COVID-19.

Ray mememinta semua pihak, khususnya pemerintah pusat ataupun daerah, tidak menjadikan wabah corona sebagai panggung mencari popularitas untuk tujuan politik.

Baca Juga:

Pemerintah Bantah bakal Hilangkan Pembatasan dalam PSBB

"Masalah COVID-19 ini harus ditangani bersama," kata Ray kepada wartawan, Sabtu (16/5).

Ia mencontohkan soal polemik bansos yang saat ini mengemuka antara pemerintah daerah dan pusat.

Ray Rangkuti. (MP/Fadhli)
Ray Rangkuti. (MP/Fadhli)

Ray memandang, berbagai klaim pemerintah pusat tak sepenuhnya salah. Sebut saja soal data yang tumpang tindih.

Faktanya sekarang, data yang paling diakui warga DKI Jakarta penerima bansos hanya 2.153.196 kepala keluarga.

Hal itu menurutnya jauh berkurang dari data yang disebutkan sebelumnya yakni sekitar 2.6 juta keluarga.

Baca Juga:

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Perbanyak Lapangan Kerja di Tengah Pandemi COVID-19

Sama halnya dengan kemampuan membiayai Pemprov DKI Jakarta untuk bansos COVID-19 ketiga dan seterusnya.

"Sebab, sejauh yang kita pahami, belum terdengar dana alokasi DKI untuk bansos tahap tiga dan seterusnya. Persoalan kurang bayar pemerintah pusat dalam DBH sebenarnya tidak menjadi kendala utama Pemprov DKI untuk mengalokasikan dana bansos. Tapi refocusing-nya yang belum sepenuhnya berjalan," jelas Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Menurut dia, hal itu hanya akan menjadikan seolah pemerintah daerah seperti telah bekerja cepat, tegas dan cekatan, tapi fakta di lapangannya justru berbeda.

"Kita semua membutuhkan satu sikap dan keputusan yang cepat, tapi bukan sembrono. Apalagi hanya sekedar tampil memukau di hadapan masyarakat," tegasnya. (Knu)

Baca Juga:

#Virus Corona #Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Istilah baru yang diperkenakan Seskab itu merujuk kepada banyak pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang maupun data yang sesuai fakta.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Indonesia
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Ketua DPW PSI Jawa Barat (Jabar), Abang Ijo Hapidin mengatakan, kedatangan Nina ke kediaman Jokowi untuk meminta restu bergabung dengan PSI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Bagikan