Pilpres 2019

Pengamat Soroti Gaya Komunikasi Presiden Jokowi Berisiko Gerus Elektabilitas

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 05 Desember 2018
 Pengamat Soroti Gaya Komunikasi Presiden Jokowi Berisiko Gerus Elektabilitas

Pengamat Politik Hendri Satrio (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Gaya komunikasi Presiden Jokowi berisiko tinggi terhadap elektabilitasnya di Pilpres 2019. Jika tidak segera dibenahi, capres nomor 01 elektabilitasnya akan terus menurun dan puncaknya pada Februari 2019 Jokowi vs Prabowo bisa 50:50.

Sorotan terhadap gaya komunikasi Jokowi disampaikan pengamat politik Hendri Satrio dalam Topic of The Week "Selasa=an" yang bertemakan "Carut-Marut Komunikasi Kebijakan Jokowi: Konsistensi, Inkonsistensi dan Ambivalensi di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (4/12) kemarin.

"Jokowi beberapa kali melontarkan ucapan yang cenderung menyerang. Kalau ini terus dilakukan, maka elektabilitas Jokowi vs Prabowo akan sama pada Februari 2019, yakni 50:50," kata Hendri.

Menurut Hendri yang juga dosen Universitas Paramadina ini, calon presiden khususnya Jokowi harus memanfaatkan juru bicara (jubir) untuk mengurangi 'blunder'.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Setpres

"Harusnya Jokowi menggunakan juru bicara, jadi kalau-kalau salah bisa di-'counter'. Tapi enggak, pak Jokowi senang ngomong sendiri," ucap pakar komunikasi ini.

Menurut Hendri, para capres menanggapi suatu peristiwa di akhir sedangkan para jubir menanggapi di awal, dengan demikian maka akan mengurangi kesalahan.

"Lebih baik fungsi jubir digunakan, jadi kalau ada salah bisa diperbaiki," ujarnya.

Hendri menilai, capres harus lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapat.

"Sekarang harus hati-hati nanti blunder lagi. Sekarang pak Prabowo 'tone' jadi lebih tenang, jadi bagaimana tim medianya," ucapnya.

Presiden Jokowi bersama para menteri
Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan), di Istana Negara Jakarta (ANTARA FOTO/

Sementara Jokowi, tidak harus semua pertanyaan wartawan dijawab. Kalau belum ada jawabannya enggak dijawab enggak apa-apa.

Menurut dia, pertarungan Pilpres 2019 berbeda dengan 2014. Dia mencontohkan pada 2014 Jokowi memiliki banyak relawan. Namun, di Pilpres 2019, para relawannya itu sudah banyak menjadi komisaris.

"2014 Pak Jokowi memiliki relawan yang sedemikian banyak yang bisa diandalkan untuk meraih suara, nah kalau 2019 ini kan relawannya banyak yang sudah menjadi komisisaris jadi memang beliau sulit juga mengharapkan relawan itu. Makanya kasian juga Pak Jokowi," kata Hendri seperti dilansir Antara.

Faktor kedua adalah sosok Jusuf Kalla yang sudah tidak menjadi cawapresnya. Hendri mengatakan, Jusuf Kalla dipandang sebagai teknokrat yang secara tidak langsung bisa memberi nasihat kepada Jokowi.

Sementara itu, kemampuan Ma'ruf Amin untuk menyampaikan isu masih diragukan. Dia menilai Jokowi seperti bertarung sendiri mempertahankan prestasinya.

Selain Hendri Satrio diskusi yang digelar secara rutin setiap minggu itu juga menghadirkan pembicara lainnya, yakni Anggota DPR RI Herman Khaeron, Direktur Sumber Daya dan Sumber Daya Hukum, Satya Zulfanitra dan Pakar Semiotika ITB, Acep Iwan Sandi.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: MUI Sesalkan Maraknya Sikap Saling Hujat Jelang Pilpres 2019

#Hendri Satrio #Pengamat Politik #Presiden Jokowi #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Berita Foto
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Maret 2025
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Indonesia
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Pengamat politik sebut pemecatan Jokowi salah kaprah, publik sudah tak kaget dengan kondisi tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Desember 2024
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Indonesia
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Gus Miftah berpotensi masuk daftar reshuffle kabinet.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Indonesia
Donald Trump Menangi Pilpres AS, Pengamat: Indonesia Diprediksi Dapat Untung
Pengamat politik Jerry Massie menilai, kemenangan Trump akan menguntungkan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 November 2024
Donald Trump Menangi Pilpres AS, Pengamat: Indonesia Diprediksi Dapat Untung
Bagikan