Pilpres 2019

Pengamat Soroti Gaya Komunikasi Presiden Jokowi Berisiko Gerus Elektabilitas

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 05 Desember 2018
 Pengamat Soroti Gaya Komunikasi Presiden Jokowi Berisiko Gerus Elektabilitas

Pengamat Politik Hendri Satrio (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Gaya komunikasi Presiden Jokowi berisiko tinggi terhadap elektabilitasnya di Pilpres 2019. Jika tidak segera dibenahi, capres nomor 01 elektabilitasnya akan terus menurun dan puncaknya pada Februari 2019 Jokowi vs Prabowo bisa 50:50.

Sorotan terhadap gaya komunikasi Jokowi disampaikan pengamat politik Hendri Satrio dalam Topic of The Week "Selasa=an" yang bertemakan "Carut-Marut Komunikasi Kebijakan Jokowi: Konsistensi, Inkonsistensi dan Ambivalensi di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (4/12) kemarin.

"Jokowi beberapa kali melontarkan ucapan yang cenderung menyerang. Kalau ini terus dilakukan, maka elektabilitas Jokowi vs Prabowo akan sama pada Februari 2019, yakni 50:50," kata Hendri.

Menurut Hendri yang juga dosen Universitas Paramadina ini, calon presiden khususnya Jokowi harus memanfaatkan juru bicara (jubir) untuk mengurangi 'blunder'.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Setpres

"Harusnya Jokowi menggunakan juru bicara, jadi kalau-kalau salah bisa di-'counter'. Tapi enggak, pak Jokowi senang ngomong sendiri," ucap pakar komunikasi ini.

Menurut Hendri, para capres menanggapi suatu peristiwa di akhir sedangkan para jubir menanggapi di awal, dengan demikian maka akan mengurangi kesalahan.

"Lebih baik fungsi jubir digunakan, jadi kalau ada salah bisa diperbaiki," ujarnya.

Hendri menilai, capres harus lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapat.

"Sekarang harus hati-hati nanti blunder lagi. Sekarang pak Prabowo 'tone' jadi lebih tenang, jadi bagaimana tim medianya," ucapnya.

Presiden Jokowi bersama para menteri
Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan), di Istana Negara Jakarta (ANTARA FOTO/

Sementara Jokowi, tidak harus semua pertanyaan wartawan dijawab. Kalau belum ada jawabannya enggak dijawab enggak apa-apa.

Menurut dia, pertarungan Pilpres 2019 berbeda dengan 2014. Dia mencontohkan pada 2014 Jokowi memiliki banyak relawan. Namun, di Pilpres 2019, para relawannya itu sudah banyak menjadi komisaris.

"2014 Pak Jokowi memiliki relawan yang sedemikian banyak yang bisa diandalkan untuk meraih suara, nah kalau 2019 ini kan relawannya banyak yang sudah menjadi komisisaris jadi memang beliau sulit juga mengharapkan relawan itu. Makanya kasian juga Pak Jokowi," kata Hendri seperti dilansir Antara.

Faktor kedua adalah sosok Jusuf Kalla yang sudah tidak menjadi cawapresnya. Hendri mengatakan, Jusuf Kalla dipandang sebagai teknokrat yang secara tidak langsung bisa memberi nasihat kepada Jokowi.

Sementara itu, kemampuan Ma'ruf Amin untuk menyampaikan isu masih diragukan. Dia menilai Jokowi seperti bertarung sendiri mempertahankan prestasinya.

Selain Hendri Satrio diskusi yang digelar secara rutin setiap minggu itu juga menghadirkan pembicara lainnya, yakni Anggota DPR RI Herman Khaeron, Direktur Sumber Daya dan Sumber Daya Hukum, Satya Zulfanitra dan Pakar Semiotika ITB, Acep Iwan Sandi.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: MUI Sesalkan Maraknya Sikap Saling Hujat Jelang Pilpres 2019

#Hendri Satrio #Pengamat Politik #Presiden Jokowi #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Bagikan