Pengamat Sebut MK Perlu Terima Masukan Mayoritas Parpol di Parlemen

MerahPutih.com- Sejumlah pihak harap-harap cemas menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal putusan uji materi sistem pemilu, Kamis (15/6). Uji materi atau judicial review khususnya terhadap sejumlah Pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di MK.

Pengamat Politik, Ujang Komarudin menuturkan aspirasi masyarakat dan partai politik adalah hal yang tidak kalah penting untuk menjadi dasar putusan MK.

Baca Juga:

Hari Ini MK Putuskan Sistem Pemilu 2024

"Mereka sebagai peserta pemilu, mereka juga sebagai pembuat UU," ucap Ujang kepada wartawan.

Ujang menyebut sistem perubahan sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka yang sebelumnya diputus MK pada 2008 silam juga telah disepakati pemerintah.

"Artinya harus konsisten dalam memutuskan itu bahwa yang masih terbaik dan terbaik untuk saat ini sistem pemilu itu sistem terbuka," imbuhnya.

Ujang menyebut rencana delapan parpol parlemen yang juga telah menyatakan sikap mendukung sistem proporsional terbuka. Harusnya hal itu juga jadi pertimbangan jika dibandingkan dengan enam orang yang menggugat sistem pemilu ini.

"Delapan partai parlemen mayoritas lalu sebagai pembuat UU juga, mereka sebagai mengikuti aspirasi masyarakat menginginkan terbuka. Masa iya dikalahkan oleh enam orang yang menggugat," jelas Ujang.

Baca Juga:

Jelang Putusan Sistem Pemilu, MPR Tunggu Konsistensi dan Teladan MK

Apalagi, mayoritas yang mengajukan gugatan bukan berlatarbelakang anggota dewan.

"Kan aneh, kan lucu, karena yang menggugat juga belum pernah menjadi anggota DPR, belum tahu terkait dengan persoalan bagusnya sistem proporsional terbuka," ucap Ujang.

Sekedar informasi, pasal yang digugat yakni Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu.

Pemohon judicial review itu adalah Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP cabang Banyuwangi); Yuwono Pintadi; Fahrurrozi (Bacaleg 2024); Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jakarta Selatan); Riyanto (warga Pekalongan); dan Nono Marijono (warga Depok). Mereka memilih pengacara dari kantor hukum Din Law Group.

Para pemohon menggugat pasal yang mengatur pemungutan suara dilakukan proporsional terbuka atau sistem coblos calon anggota legislatif. Mereka ingin sistem coblos partai atau proporsional tertutup yang diterapkan. Indonesia telah menerapkan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2004 silam. (Knu)

Baca Juga:

KPU Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Tak Terpengaruh Putusan MK