Pengamat: Sebaiknya Parpol Pusat Tak Dominasi Penentuan Kandidat Daerah

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Minggu, 15 Oktober 2017
Pengamat: Sebaiknya Parpol Pusat Tak Dominasi Penentuan Kandidat Daerah

Ilustrasi Sosok Pemimpin (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Banyaknya partai politik (parpol) di tingkat pusat yang ikut andil memilih kandidat kepala daerah mendapat kritk pedas dari pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati.

"Saatnya kepemimpinan daerah lebih banyak ditentukan oleh pengurus partai di tingkat daerah bersama masyarakat, bukan dewan pimpinan partai di tingkat pusat," kata Mada, di Yogyakarta, Minggu.

Menurutnya, selama ini kandidat calon kepala daerah yang akan diusung partai politik lebih banyak ditentukan oleh pusat. Meski pengurus parpol di tingkat daerah memiliki andil, namun porsinya sangat kecil.

"Ini terjadi terutama untuk kandidasi calon gubernur. Bahkan tidak jarang calon yang sudah ditentukan di daerah kemudian dianulir oleh pusat," katanya.

Ia menilai model kandidasi calon kepala daerah seperti itu tidak sehat. Alasannya, kepentingan dan kebutuhan pusat belum tentu sama atau bahkan berbeda dengan kebutuhan di tingkat daerah.

"Jelas yang mengerti kebutuhan di daerah adalah yang ada di daerah itu," kata dia.

Oleh sebab itu, menurut Mada, proses kandidasi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018 perlu dibenahi dengan model kandidasi yang transparan dan partisipatif.

"Parpol di daerah perlu membuka informasi mulai dari pendaftaran kandidat hingga bagaimana proses seleksi berjalan di internal parpol," katanya.

Tahap kandidasi yang biasanya berlangsung tertutup di internal partai sebetulnya merupakan tahapan yang sangat menentukan hasil pemilu.

Masyarakat dalam tahapan itu seharusnya memiliki andil besar untuk berpartisipasi menentukan kandidat yang berkualitas dan berintegritas, katanya pula.

"Model kandidasi calon kepala daerah yang tertutup di internal partai menurut saya perlu mulai dibongkar. Karena sebetulnya saat itulah pilihan calon-calon kepala daerah yang berkualitas atau tidak akan ditentukan," katanya. (*)

Sumber: ANTARA

#Pilkada 2018 #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Bagikan