Headline

Pengamat Sarankan Pemerintah Perlu Tetapkan Regulasi Khusus Terkait Unicorn

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 Februari 2019
 Pengamat Sarankan Pemerintah Perlu Tetapkan Regulasi Khusus Terkait Unicorn

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno (Foto: unikasoegija.ac.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Popularitas Unicorn sedang naik daun semenjak debat capres kedua antara Jokowi dan Prabowo. Pertanyaan Jokowi terkait infrastruktur pengembang unicorn, memantik perdebatan antarpendukung.

Lantas, bagaimana regulasi terkait unicorn di Indonesia? Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mensinyalir sampai saat ini belum ada aturan spesifik terkait unicorn.

Djoko Setijowarno menekankan perlunya ada regulasi yang mengatur unicorn atau perusahaan start up dengan valuasi lebih dari 1 juta dolar AS.

"Pemerintah sangat terlambat mengantisipasi dan tidak jelas arahnya ditambah masing-masing instansi jalan sendiri-sendiri," kata Djoko Setijowarno di Semarang, Senin (18/2).

Prabowo dan Jokowi saat debat capres
Jokowi dan Prabowo bersalaman sebelum debat kedua capres dimulai (Foto: Antaranews)

Menurut dia, saat ini sudah ada "unicorn" di Indonesia yang sudah mengarah sangat kapitalistik karena tidak diikuti aturan yang bisa melindungi mitra kerjanya.

Apalagi, Djoko sebagaimana dilansir Antara mengingatkan bahwa sistem aplikasi yang melekat kepada sejumlah "unicorn" saat ini tidak diawasi apalagi diaudit oleh lembaga yang berwenang.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong penguatan perusahaan startup lokal yang sudah memiliki valuasi nilai hingga satu miliar dolar AS atau "unicorn".

"Kami makin meningkatkan kapasitas SDM dengan suatu kurikulum yang mampu membuat mereka menjadi pionir inovatif," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa investasi SDM ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan untuk pembenahan pendidikan vokasi maupun kepada universitas agar kehidupan riset dan pengembangan dalam teknologi informasi dapat menghasilkan inovasi yang berguna.

"Kami sudah merintis bersama-sama Kemenristek Dikti, bagaimana mengidentifikasi jumlah anggaran riset dan siapa yang melakukan. Dari karakter riset tersebut, kami bisa melakukan pemihakan belanja, termasuk memikirkan 'endowment fund' dalam bidang riset dan pengembangan," pungkas Sri Mulyani.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Desak Polisi Usut Tuntas Ledakan di Parkit Senayan, TKN Sebut Pihaknya Paling Dirugikan

#Start Up #Transportasi Online #Debat Capres-cawapres
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Akomodir Aturan Khusus Transportasi Online di RUU Sistranas
RUU Sistranas mengatur secara khusus transportasi online untuk memastikan perlindungan terhadap mitra driver.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 Juli 2025
DPR Minta Pemerintah Akomodir Aturan Khusus Transportasi Online di RUU Sistranas
Indonesia
Legislator Desak Pemerintah Beri Ojol Keadilan Fasilitasi Skema Bagi Hasil Driver 90% Operator 10%
Tuntan skema bagi hasil sebesar 90% untuk driver dan 10% untuk aplikator merupakan suara masyarakat pekerja yang harus diperhatikan.
Wisnu Cipto - Selasa, 22 Juli 2025
Legislator Desak Pemerintah Beri Ojol Keadilan Fasilitasi Skema Bagi Hasil Driver 90% Operator 10%
Indonesia
DPR Pastikan Aturan Transportasi Online Berdiri Sendiri, Tak Lagi Numpang di UU LLAJ
Biar ini lex specialist, lebih baik dia berdiri sendiri nanti namanya Undang-undang Angkutan Online
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Mei 2025
DPR Pastikan Aturan Transportasi Online Berdiri Sendiri, Tak Lagi Numpang di UU LLAJ
Indonesia
Aplikator Minta Rencana Pembatasan Potongan Tarif Angkutan Online Dikaji Mendalam, Bisa Bikin Masalah Operasional
Usulan untuk menurunkan potongan aplikasi di bawah standar yang telah ditetapkan berpotensi untuk menyebabkan masalah pada operasional perusahaan e-hailing di Indonesia karena pendapatan dan permintaan yang lebih sedikit.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Mei 2025
Aplikator Minta Rencana Pembatasan Potongan Tarif  Angkutan Online Dikaji Mendalam, Bisa Bikin Masalah Operasional
Prabowo Dinilai Lebih Siap saat Dipancing Anies dan Ganjar dalam Debat Capres
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menjadi ‘sasaran’ dua lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Frengky Aruan - Senin, 05 Februari 2024
Prabowo Dinilai Lebih Siap saat Dipancing Anies dan Ganjar dalam Debat Capres
Berita
Anies Kembali Tampil Formal, Kode Sudah Siap Pimpin Negara
Anies kembali tampil formal saat Debat Kelima Capres, Minggu (4/2). Hal itu pun menjadi bentuk kode jika ia sudah siap memimpin Indonesia.
Soffi Amira - Senin, 05 Februari 2024
Anies Kembali Tampil Formal, Kode Sudah Siap Pimpin Negara
Indonesia
Debat Kelima Tak Sepanas Sebelumnya, Tampilkan Semangat Rekonsiliasi
Hal ini seperti disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), Ahmad Khoirul Umam.
Frengky Aruan - Senin, 05 Februari 2024
Debat Kelima Tak Sepanas Sebelumnya, Tampilkan Semangat Rekonsiliasi
Berita
TKN: Eks Menkes Terawan Gabung Tim Prabowo-Gibran
TKN sebut eks Menkes, Terawan Agus Putranto, mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Senin, 05 Februari 2024
TKN: Eks Menkes Terawan Gabung Tim Prabowo-Gibran
Indonesia
Akademisi Nilai Debat Terakhir Para Capres di Isu Pendidikan Tak Ada Dagingnya
"Semua jawaban bersifat biasa-biasa saja, tanpa ada terobosan baru," kata Ubaid.
Hendaru Tri Hanggoro - Senin, 05 Februari 2024
Akademisi Nilai Debat Terakhir Para Capres di Isu Pendidikan Tak Ada Dagingnya
Indonesia
Hak Kebutuhan Dasar Individu Luput Dari Pembahasan di Debat Capres Penutup
Sederet program kerja yang disampaikan ketiga calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 belum menjawab permasalahan dasar terkait aspek kesejahteraan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Februari 2024
Hak Kebutuhan Dasar Individu Luput Dari Pembahasan di Debat Capres Penutup
Bagikan