Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pengamat Sarankan Minimal Tiga Pasang Capres untuk Cegah Politik Identitas

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 30 September 2022
Pengamat Sarankan Minimal Tiga Pasang Capres untuk Cegah Politik Identitas

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. (Antara/Dok)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar kembali pada tahun 2024 diikuti minimal tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika Pilpres 2024 diikuti tiga atau empat paslon masyarakat memiliki banyak pilihan dan alternatif.

Baca Juga

Prabowo Bicara soal Peluang Jokowi jadi Cawapresnya di Pilpres 2024

"Saya merasakan kerusakan pada dua periode pemilihan presiden sebelumnya sehingga minimal harus ada tiga sampai empat poros untuk mencegah politik identitas, polarisasi dan keterbelahan. Itu kan niat baik," kata Pangi di Jakarta, Kamis (29/9).

Selain itu, hasil survei Voxpol terbaru juga menyebutkan sekitar 40,6 persen responden menginginkan harus ada lebih dari dua calon presiden pada Pemilu 2024. Alasannya responden untuk mendapatkan pemimpin alternatif.

Baca Juga

Bersedia Maju di Pilpres 2024, Anies Akui Sudah Banyak Komunikasi dengan Partai Politik

Selain itu, survei itu menyatakan terdapat 31 persen responden yang beralasan agar tidak terjadi konflik sosial dan perpecahan di masyarakat.

Pangi menjelaskan makin banyak pasangan calon presiden maka alternatif dan varian pemimpin yang ditawarkan kepada masyarakat makin banyak.

"Wajar kemudian pemilih milenial, yang anak muda, mereka bosan dan jenuh, apalagi calon presiden wajah lama. Partisipasi mereka bisa turun. Bahkan saya pernah diskusi sama kaum milenial usia 17-39 tahun, kenapa nggak milih calon presiden? karena tidak ada yang segar, mereka ingin ada yang baru," katanya. (*)

Baca Juga

NasDem Umumkan Koalisi Pilpres 2024 pada 10 November

#Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan