Pengamat Politik Ungkap Manuver Gibran Dampingi Prabowo Temui Relawan Rugikan Jokowi

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 22 Mei 2023
Pengamat Politik Ungkap Manuver Gibran Dampingi Prabowo Temui Relawan Rugikan Jokowi

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) saat bertemu di Solo, beberapa waktu lalu. ANTARA/Aris Wasita.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdus Salam menyebut manuver Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi bakal Capres Prabowo Subianto bertemu relawan bisa merugikan dirinya hingga Presiden Joko Widodo.

"Keadaan tersebut tentu dipahami oleh pak Jokowi agar bisa menertibkan anaknya. Sebab, kalau mereka lupa sejarah, hal itu potensial bisa merugikan relasi ke depannya dan tentu itu patut disesalkan," ujar Surokim, Minggu.

Baca Juga:

FX Rudy Peringatkan Gibran Terkait Pertemuan Prabowo dan Relawan Jokowi di Solo

Diketahui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sempat berbincang empat mata dan makan malam bersama Ketum Partai Gerindra sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto di sela pertemuan dengan relawan Gibran dan Jokowi Jateng dan Jatim belum lama ini.

Wakil Rektor III Bidang Akademik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini mengingatkan Jokowi harus bisa lebih berhati-hati. Ia menyebut, lebih elok jika Jokowi terus bisa menyamakan frekuensinya dengan PDIP terkait dengan Pilpres 2024.

"Ada banyak faktor yang membuat Presiden Jokowi harus tegak lurus dengan PDIP. Relasi itu sejauh ini bisa terjaga baik selama ini. Semua orang di republik ini juga tahu bahwa naiknya Pak Jokowi di eksekutif tidak lepas dari restu PDIP," katanya.

Menurut Surokim, jangan sampai Jokowi hingga Gibran menjadi kacang yang lupa kulitnya karena ada jasa PDIP yang mengusung mereka.

"Saya pikir PDIP dengan jasa baiknya selama ini telah membawa Presiden Jokowi dan keluarga pada 7 kemenangan selama hampir 20 tahun. Yakni dua kali wali kota, satu kali Gubernur DKI Jakarta dan dua kali presiden plus Wali Kota Solo untuk Gibran dan Medan untuk Bobby. Satu keistimewaan yang bahkan tidak didapatkan oleh keluarga Bung Karno sekalipun," ujar Surokim.

Menurut dia, bagaimanapun ada faktor kesejarahan panjang yang tidak bisa diabaikan dan dilupakan dalam relasi khusus ini. Hal itu seharusnya tidak dicederai karena bisa berpotensi membuat disharmoni.

Baca Juga:

Imbas Relawan Jokowi Nyatakan Dukung Prabowo, Gibran Dipanggil DPP PDIP

"Pak Jokowi, Bu Mega, dan PDIP adalah trisula tidak bisa dipisahkan dalam membangun sejarah perjalanan bangsa selama dua dekade ini. Dan sejarah itu saya pikir perlu dipahami juga oleh keluarga Pak Jokowi agar selalu bisa saling menguatkan," ucapnya.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*)

Baca Juga:

Jawaban Prabowo Terkait Peluang Erick dan Gibran Jadi Cawapres di Pilpres 2024

#DPR #DPR RI #Gibran Rakabuming #Joko Widodo #Jokowi #Prabowo Subianto #Relawan Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra. Berikut adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Bagikan