Pengamat Politik Ungkap Manuver Gibran Dampingi Prabowo Temui Relawan Rugikan Jokowi

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 22 Mei 2023
Pengamat Politik Ungkap Manuver Gibran Dampingi Prabowo Temui Relawan Rugikan Jokowi

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) saat bertemu di Solo, beberapa waktu lalu. ANTARA/Aris Wasita.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdus Salam menyebut manuver Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi bakal Capres Prabowo Subianto bertemu relawan bisa merugikan dirinya hingga Presiden Joko Widodo.

"Keadaan tersebut tentu dipahami oleh pak Jokowi agar bisa menertibkan anaknya. Sebab, kalau mereka lupa sejarah, hal itu potensial bisa merugikan relasi ke depannya dan tentu itu patut disesalkan," ujar Surokim, Minggu.

Baca Juga:

FX Rudy Peringatkan Gibran Terkait Pertemuan Prabowo dan Relawan Jokowi di Solo

Diketahui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sempat berbincang empat mata dan makan malam bersama Ketum Partai Gerindra sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto di sela pertemuan dengan relawan Gibran dan Jokowi Jateng dan Jatim belum lama ini.

Wakil Rektor III Bidang Akademik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini mengingatkan Jokowi harus bisa lebih berhati-hati. Ia menyebut, lebih elok jika Jokowi terus bisa menyamakan frekuensinya dengan PDIP terkait dengan Pilpres 2024.

"Ada banyak faktor yang membuat Presiden Jokowi harus tegak lurus dengan PDIP. Relasi itu sejauh ini bisa terjaga baik selama ini. Semua orang di republik ini juga tahu bahwa naiknya Pak Jokowi di eksekutif tidak lepas dari restu PDIP," katanya.

Menurut Surokim, jangan sampai Jokowi hingga Gibran menjadi kacang yang lupa kulitnya karena ada jasa PDIP yang mengusung mereka.

"Saya pikir PDIP dengan jasa baiknya selama ini telah membawa Presiden Jokowi dan keluarga pada 7 kemenangan selama hampir 20 tahun. Yakni dua kali wali kota, satu kali Gubernur DKI Jakarta dan dua kali presiden plus Wali Kota Solo untuk Gibran dan Medan untuk Bobby. Satu keistimewaan yang bahkan tidak didapatkan oleh keluarga Bung Karno sekalipun," ujar Surokim.

Menurut dia, bagaimanapun ada faktor kesejarahan panjang yang tidak bisa diabaikan dan dilupakan dalam relasi khusus ini. Hal itu seharusnya tidak dicederai karena bisa berpotensi membuat disharmoni.

Baca Juga:

Imbas Relawan Jokowi Nyatakan Dukung Prabowo, Gibran Dipanggil DPP PDIP

"Pak Jokowi, Bu Mega, dan PDIP adalah trisula tidak bisa dipisahkan dalam membangun sejarah perjalanan bangsa selama dua dekade ini. Dan sejarah itu saya pikir perlu dipahami juga oleh keluarga Pak Jokowi agar selalu bisa saling menguatkan," ucapnya.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*)

Baca Juga:

Jawaban Prabowo Terkait Peluang Erick dan Gibran Jadi Cawapres di Pilpres 2024

#DPR #DPR RI #Gibran Rakabuming #Joko Widodo #Jokowi #Prabowo Subianto #Relawan Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
Jokowi Buka Suara soal Relawan Dukung Dasco Jadi Wapres, Tegaskan tak Beri Arahan
Jokowi merespons dukungan relawan yang mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad menjadi wapres Prabowo. Ia menegaskan dukungan tersebut merupakan hak politik relawan.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
Jokowi Buka Suara soal Relawan Dukung Dasco Jadi Wapres, Tegaskan tak Beri Arahan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Bersih-Bersih Lingkaran Inti Presiden Prabowo, PNS Istana Masuk Radar Sterilisasi
Wamensesneg Juri Ardiantoro memastikan sterilisasi lingkungan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan pascakasus penyadapan ilegal. Pemeriksaan mencakup PNS hingga tenaga profesional di sekitar Istana.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 November 2026
Bersih-Bersih Lingkaran Inti Presiden Prabowo, PNS Istana Masuk Radar Sterilisasi
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Dasco menegaskan PSI masih berada di koalisi pemerintahan Prabowo. Mundurnya sejumlah kader, termasuk Raja Juli dan Giring, tak mengubah posisi partai.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Bagikan