Pilpres 2019

Pengamat Politik Unand: Jangan Terlalu Berharap Banyak pada Dukungan Kepala Daerah

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 19 September 2018
Pengamat Politik Unand: Jangan Terlalu Berharap Banyak pada Dukungan Kepala Daerah

Pengamat Politik Edi Indrizal (Foto: unand.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pernyataan sejumlah kepala daerah mulai dari Bupati hingga Gubernur terkiat dukungan kepada pasangan calon tertentu di Pilpres 2019 menurut pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Edi Indrizal tidak akan berpengaruh pada perolehan suara.

Menurut Edi Indrizal dukungan kepala daerah tidak terlalu signifikan dampaknya pada elektabilitas paslon yang diusung. Hal itu disampaikan Edi terkait deklarasi 10 kepala daerah di Sumatera Barat yang mendukung Presiden Jokowi dua periode.

Edi menyatakan hal tersebut tidak akan berpengaruh banyak terhadap perolehan suara Jokowi di Pilpres 2019 sebab hal itu sudah terbukti pada Pilpres 2014 silam.

"Belajar dari hasil pilpres 2014 yang saat itu Jokowi mendapatkan suara terendah di Sumbar, kendati saat ini ada deklarasi dukungan dari kepala daerah tidak serta merta membuat perolehan suara berpeluang meningkat," kata Edi di Padang, Rabu (19/9).

Edi Indrizal bersama Burhanuddin Muhtadi
Edi Indrizal (kiri) bersama pengamat politik Burhanuddin Muhtadi (tengah) (Foto: fisip.unand.ac.id)

Menurut Dosen FISIP Unand ini akar persoalan kenapa Jokowi sulit mendapat tempat di hati masyarakat Sumbar saat pilpres lalu adalah faktor partai pengusung yakni PDI Perjuangan.

"Buktinya dulu saat Prabowo jadi calon wakil presiden mendapingi Megawati tidak mendapat suara, namun setelah diusung oleh Gerindra pada 2014 menang telak di Sumbar," katanya.

Edi Indrizal sebagaimana dilansir Antara melihat dukungan para kepala daerah terhadap Jokowi sebenarnya cukup argumentatif karena walaupun pada pilpres 2014 kalah di Sumbar tapi Presiden cukup tinggi perhatiannya dalam bentuk kunjungan dan berbagai program pusat yang dilaksanakan.

Pada sisi lain ia melihat kendati para kepala daerah telah mendeklarasikan dukungan belum tentu mereka akan bergerak penuh untuk memenangkan karena juga terdapat beberapa konflik kepentingan.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin
Bakal calon presiden Joko Widodo dan bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin. ANT/Hafidz Mubarak.

"Misalnya ada bupati yang menjadi ketua PAN yang notabene mengusung Prabowo namun malah mendeklrasikan dukungan kepada Jokowi," ujarnya.

Sepuluh Bupati dan Wali Kota di Sumbar mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua karena dinilai berhasil membangun bangsa.

"Pemerintahan Presiden Jokowi berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pembangunan di segala bidang. Karena itu kami mendukung beliau melanjutkan periode kedua," kata Bupati Dharmasraya Sutan Riska yang didaulat sebagai juru bicara.

Lima bupati yang mengikutu deklarasi yaitu Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, dan Wali Kota Solok Zul Elfian.

Kemudian ada empat bupati dan wali kota lain yang juga diklaim mendukung namun tidak bisa hadir saat deklrasi yaitu adalah Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Solok Gusmal, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Neno Warisman Jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga

#Pengamat Politik #Pilpres 2019 #Presiden Jokowi #KH Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Bagikan