Pengamat Politik Unand: Jangan Terlalu Berharap Banyak pada Dukungan Kepala Daerah
 Eddy Flo - Rabu, 19 September 2018
Eddy Flo - Rabu, 19 September 2018 
                Pengamat Politik Edi Indrizal (Foto: unand.ac.id)
MerahPutih.Com - Pernyataan sejumlah kepala daerah mulai dari Bupati hingga Gubernur terkiat dukungan kepada pasangan calon tertentu di Pilpres 2019 menurut pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Edi Indrizal tidak akan berpengaruh pada perolehan suara.
Menurut Edi Indrizal dukungan kepala daerah tidak terlalu signifikan dampaknya pada elektabilitas paslon yang diusung. Hal itu disampaikan Edi terkait deklarasi 10 kepala daerah di Sumatera Barat yang mendukung Presiden Jokowi dua periode.
Edi menyatakan hal tersebut tidak akan berpengaruh banyak terhadap perolehan suara Jokowi di Pilpres 2019 sebab hal itu sudah terbukti pada Pilpres 2014 silam.
"Belajar dari hasil pilpres 2014 yang saat itu Jokowi mendapatkan suara terendah di Sumbar, kendati saat ini ada deklarasi dukungan dari kepala daerah tidak serta merta membuat perolehan suara berpeluang meningkat," kata Edi di Padang, Rabu (19/9).
 
Menurut Dosen FISIP Unand ini akar persoalan kenapa Jokowi sulit mendapat tempat di hati masyarakat Sumbar saat pilpres lalu adalah faktor partai pengusung yakni PDI Perjuangan.
"Buktinya dulu saat Prabowo jadi calon wakil presiden mendapingi Megawati tidak mendapat suara, namun setelah diusung oleh Gerindra pada 2014 menang telak di Sumbar," katanya.
Edi Indrizal sebagaimana dilansir Antara melihat dukungan para kepala daerah terhadap Jokowi sebenarnya cukup argumentatif karena walaupun pada pilpres 2014 kalah di Sumbar tapi Presiden cukup tinggi perhatiannya dalam bentuk kunjungan dan berbagai program pusat yang dilaksanakan.
Pada sisi lain ia melihat kendati para kepala daerah telah mendeklarasikan dukungan belum tentu mereka akan bergerak penuh untuk memenangkan karena juga terdapat beberapa konflik kepentingan.
 
"Misalnya ada bupati yang menjadi ketua PAN yang notabene mengusung Prabowo namun malah mendeklrasikan dukungan kepada Jokowi," ujarnya.
Sepuluh Bupati dan Wali Kota di Sumbar mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua karena dinilai berhasil membangun bangsa.
"Pemerintahan Presiden Jokowi berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pembangunan di segala bidang. Karena itu kami mendukung beliau melanjutkan periode kedua," kata Bupati Dharmasraya Sutan Riska yang didaulat sebagai juru bicara.
Lima bupati yang mengikutu deklarasi yaitu Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, dan Wali Kota Solok Zul Elfian.
Kemudian ada empat bupati dan wali kota lain yang juga diklaim mendukung namun tidak bisa hadir saat deklrasi yaitu adalah Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Solok Gusmal, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Neno Warisman Jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga
Bagikan
Berita Terkait
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
 
                      Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
 
                      Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
 
                      Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
 
                      Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
 
                      Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
 
                      KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
 
                      Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
 
                      Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
 
                      Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
 
                      




