Pengamat Pertanyakan Kewibawaan Presiden Jokowi Dalam Penanganan COVID-19

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, imbauan pemerintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencegah penularan Covid-19 tidak efektif.

Menurut Ray, Jokowi dianggap kurang mendapat dukungan dari publik. Seperti banyaknua yang ragu terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kritikan dari masyarakat soal kemampuan pemerintah atasi COVID-19.

Baca Juga:

MPR Soroti Perbedaan Data Korban COVID-19 antara BNPB dan Kemenkes

"Ini sejak revisi UU KPK. Sehingga imbauan-imbauan beliau tak efektif di lapangan karena kurangnya dukungan publik kepada beliau," kata Ray dalam kepada wartawan, Senin (6/4).

Menurut Ray, Presiden Jokowi perlu bersikap untuk mengembalikan kepercayaan atau dukungan publik.

Salah satunya, dengan menarik perwakilan pemerintah dari pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di DPR. Karena RUU tersebut kerap menjadi masalah dan banyak ditentang kelompok kerja.

"Perlihatkan wibawanya di kalangan kabinet, karena sekarang yang muncul Presiden seolah-olah dibayang-bayangi kekuatan orang lain dan bukan dirinya sendiri," kata dia.

Ia juga meminta pemerintah menarik wakil yang turut membahas Omnibus Cipta Kerja di DPR RI.

"Sebaiknya pemerintah tarik wakil mereka membahas RUU ini. Kalau ditarik ini, tidak bisa dibahas di DPR," kata Ray.

"Ini sekaligus menunjukkan Presiden betul-betul punya konsentrasi cukup untuk menghadapai wabah Covid-19," lanjut dia.

Sementara itu, manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi mengatakan, Presiden menarik persetujuan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja merupakan pilihan terbaik saat ini.

Sebab dengan begitu, maka Presiden akan bisa lebih berkonsentrasi menangani Covid-19 di Tanah Air.

Baca Juga:

Menag Keluarkan Edaran Tawarih di Rumah dan Salat Id Berjamaah Ditiadakan

Apalagi, kata dia, saat ini ada problem sinkornisasi data antara pusat dan daerah yang penting diperbaiki dalam penanganan Covid-19 itu.

"Kalau pemerintah mau fokus menarik diri dari Omnibus Law ke Covid-19, maka akan lebih manusiawi dibandingkan memaksakan diri tapi nyawa rakyat banyak yang hilang karena ketidakmampuan pemerintah pusat dan daerah dalam tangani Covid-19," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

KPK Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Tolak Bebaskan Koruptor