MPR Soroti Perbedaan Data Korban COVID-19 antara BNPB dan Kemenkes

MerahPutih.Com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti adanya ketidaksesuaian perintah dengan realita saat ini mengenai data kasus positif Covid-19.

Bamsoet mengatakan, Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk melakukan cross check terhadap informasi yang diterima, sebelum disampaikan ke masyarakat.

Baca Juga:

Update Corona Solo, Pasien PDP Sembuh Bertambah dan ODP Capai 177 Orang

"Sehingga informasi yang disampaikan bersifat komprehensif, baik jumlah yang terpapar, sembuh, maupun yang meninggal," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (6/4).

Menurut Bamsoet, Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk dapat menginformasikan data jumlah positif Covid-19 yang lengkap, terbuka, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Jadi masyarakat dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan kepercayaan terhadap Pemerintah,"jelas Bamsoet.

Bamsoet pun mengapresiasi kinerja BNPB yang saat ini tengah membangun aplikasi Lawan Covid-19 yang nantinya akan menjadi aplikasi terintegrasi resmi yang menampung data terkait kasus positif Covid-19 di Indonesia.

"Ia menyebut, sstakeholders, baik pusat dan daerah, untuk dapat memiliki data yang sinkron dan valid terhadap perkembang kasus Covid-19 di daerah masing-masing, sehingga menghasilkan satu data yang terintegrasi secara akurat sesuai dengan realita.

"Masyarakat untuk tidak lengah dan hanya percaya pada data atau instruksi resmi Pemerintah, serta tetap melakukan upaya-upaya pencegahan meluasnya wabah corona," jelas Bamsoet.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo membenarkan jika data kasus positif virus Corona penyebab COVID-19 yang selama ini disajikan Pemerintah Pusat tidak sinkron dengan Pemerintah Daerah.

Baca Juga:

20 Pasien ODP dan PDP di RS Darurat Wisma Atlet Negatif Dipulangkan

Ia berdalih asupan data dari Kementerian Kesehatan juga terbatas. Namun, Gugus Tugas tetap mengacu pada data Kementerian Kesehatan.

"Kami dapat feeding data dari Kemenkes terbatas jadi kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka," katanya.

Agus menjelaskan, BNPB kini membangun aplikasi Lawan COVID-19 yang nantinya digunakan untuk menampung data terkait kasus positif. Harapannya, bisa menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.(Knu)

Baca Juga:

Kemenkes Bentuk Tim Untuk Tetapkan Permohonan Kepala Daerah Terkait Penerapan PSBB