Bukan Cuma Kemenhut, Bencana Sumatra Dinilai Jadi 'Kesalahan Besar' Kementerian Lain
Evakuasi bencana di Sumatra. Foto: Dok. BNPB
MerahPutih.com - Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, kini tengah menjadi sasaran usai bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra.
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar menilai, bencana di Sumatra tidak bisa hanya dibebankan pada satu kementerian.
Ia menilai, persoalan tata kelola ruang di Sumatra melibatkan banyak instansi, sehingga tanggung jawabnya bersifat kolektif.
“Ada unsur pembiaran, tetapi tidak serta-merta hanya ditimpakan kepada Menteri Kehutanan saja,” ujar Melky kepada wartawan dikutip Senin (8/12).
Baca juga:
Menurutnya, ada beberapa kementerian lain yang memiliki kewenangan strategis turut bertanggung jawab, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN.
Lalu, Presiden RI, Prabowo Subianto, juga menjadi pemegang kendali kebijakan nasional.
Melky menyoroti, bahwa persoalan tata ruang di Sumatra tidak hanya menyangkut pengelolaan hutan, tetapi juga perizinan pertambangan, pemetaan ruang, serta pengawasan aktivitas industri ekstraktif yang saling bersinggungan.
“Kalau bicara tata ruang, ATR/BPN punya peran vital, bagaimana mereka memanfaatkan atau memetakan ruang,” tegasnya.
Baca juga:
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Ia menyebut situasi ini menunjukkan kecenderungan antar kementerian untuk saling melempar tanggung jawab.
“Ironisnya, kritik dari DPR pun dinilai tidak menyeluruh dan hanya diarahkan kepada kementerian tertentu,” tutur dia.
Melky juga menegaskan, bahwa penanganan bencana dan mitigasi di masa depan hanya mungkin berhasil jika pemerintah menata ulang koordinasi lintas kementerian.
“Termasuk menindak tegas semua pihak yang memiliki kewenangan tetapi abai terhadap kerusakan ekologis yang terjadi di Sumatra,” tutup Melky.
Baca juga:
Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu Atasi Bencana di Sumatra
Sekadar informasi, berdasarkan data BNPB per Minggu (7/12), sebanyak 921 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Sementara itu, sebanyak 392 orang dilaporkan masih hilang kontak dan 975.079 orang mengungsi.
Sedangkan Sumatra Utara, korban meninggal 329 orang dan hilang 82 orang. Lalu, 226 orang meninggal dunia dan 213 orang hilang di Sumatra Barat.
Kemudia, 336 orang meninggal dunia, 97 orang hilang, dan 914.202 orang mengungsi di Aceh. (knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Kebakaran Gambut Aceh Makin Parah, BPBD Sulit Atasi Tiupan Angin
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara Korban Banjir Sumatera, Sebelum Ramadan Janji Rampung
DPR Desak Pemerintah Peduli Terkait Isu Perubahan Iklim Buat Kurangi Bencana
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Kebakaran Hutan Mengamuk Tewaskan 18 Orang, Chile Tetapkan Status Bencana saat Api Mengancam Kota-Kota
Transfer Daerah ke Aceh, Sumut dan Sumbar Tidak Jadi Dipotong, DPR: Percepat Pemulihan dari Bencana
Gempa Magnitudo 4,3 Terjadi di Anyer Banten